Menteri PUPR Ungkap Belum Ada Tenaga Asing Kerja di Proyek IKN Nusantara, Wacana!

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, isu pemerintah mempekerjakan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih menjadi wacana.

"Wah itu baru wacana kan, sebetulnya sudah lama itu saya usulkan dulu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/4/2023), dilansir dari Kompas.com.

Basuki tidak menjelaskan alasan ia pernah mengusulkan hal itu.

Namun, ia membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN.

"Enggaklah, ini semua pembangunannya juga orang Indonesia, enggak ada orang asing," ujar Basuki.

Basuki menyebutkan, bisa saja tenaga asing dilibatkan untuk mengawasi proyek tersebut secara selang-seling.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.

"Kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum keputusan.

Belum diputuskan, bos, kan nanti saya yang putuskan," kata Basuki.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN.

Menurut Luhut, tenaga asing mesti dilibatkan guna menjamin kualitas proyek pembangunan IKN.

"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut, Jumat (9/6/2023).

Dalam kesemaptan yang lain, Luhut juga menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualtas sebaik pekerja asing.

"Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring.

Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi.

Kuat, tapi masih belok-belok," ucap Luhut, Senin (12/6/2023).

Luhut mengatakan penunjukan mandor bule itu dilakukannya setelah mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Ia juga mengatakan pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang.

"Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk.

Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana,"
ungkapnya.

Luhut menjelaskan, pihaknya tengah mengejar model bisnis khususnya status tanah untuk pembangunan IKN ini ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini.

"Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target harus selesai.

Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana, kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk itu semua akan bisa kita lakukan," jelas dia.

Menurut dia, harga tanah menjadi hal kunci utama untuk menarik investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

"Valuasi harga tanah segera kita minta appraisal untuk menghitung.

Dan setiap 6 bulan harga tanah akan berubah, karena infrastruktur makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," papar dia. (*)