Ibu Kota Negara
35 Daerah Terima Sertifikat Eliminasi di Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia di IKN Nusantara
Puncak acara peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 diselenggarakan di kawasan Titik Nol IKN Nusantara, Kamis (15/6/2023).
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Puncak acara peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 diselenggarakan di kawasan Titik Nol IKN Nusantara, Kamis (15/6/2023).
Agenda yang bertemakan "Dengan Investasi, Inovasi dan Implementasi Kita Capai Indonesia Bebas Malaria" tersebut menghadirkan berbagai perwakilan kepala daerah di Indonesia.
Adapun rangkaiannya, yakni secara umumnya memberikan penghargaan sekaligus mengumumkan daerah-daerah yang tereliminasi atau nihil pengidap malaria.
Disamping itu juga disambung dengan pembacaan komitmen pengentasan peredaran malaria.
Agenda inti dimulai dari piala bergilir lomba mikroskopis dan penghargaan Malaria Champion. Dalam kesempatan ini, Ahli Teknologi Laboratorium Medik asal Sabang, Irnawati menjadi salah satu juaranya.\
Baca juga: Menteri PUPR Ingin Pakai Teknologi Geologi Jerman Dalam Pembangunan IKN Nusantara
Berikutnya yakni penyerahan sertifikat bebas malaria yang diserahkan langsung oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu.
Dihimpun TribunKaltim.co, tercatat ada 5 provinsi dan total 30 kabupaten/kota yang dinyatakan terbebas dari malaria.
Provinsi tersebut diantaranya Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Sedangkan untuk kabupaten/kota yakni sebagai berikut:
- Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara,
- Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
- Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
Baca juga: Tempat Sampah Terpadu dan IPAL di IKN Nusantara Dibangun Juli Ini, 2024 Tuntas
- Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
- Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
- Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
- Kabupaten Pesisir Barat, Lampung
- Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
- Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
- Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat
- Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
- Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
- Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
- Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
Baca juga: ATR/BPN Beber Pengadaan Tanah untuk 12 Infrastruktur IKN Nusantara Tuntas Juni 2024
- Kota Manado, Sulawesi Utara
- Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
- Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
- Kabupaten Buru, Maluku
- Kota Tual, Maluku Utara
- Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
- Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
- Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur
- Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
- Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya
Baca juga: Uni Emirat Arab Minat Pengembangan 4 Teknologi Energi Masa Depan di IKN Nusantara
Maxi Rondonuwu memaparkan secara nasional, indikator Annual Parasite Incidence atau API terhadap morbiditas malaria, tergolong sudah hijau.
Artinya, menurutnya, indikator API secara nasional sudah di bawah 1 per 1000 penduduk dalam setahun. "Secara nasional kita sudah mencapai target, tapi kan belum merata," ulasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, daerah timur rata-rata di atas 5 dari skala 1000 penduduk. Secara akumulasi di Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT menyentuh 100 dari 1000 penduduk.
"Kami harus sampaikan itu harus kerjakeras untuk mencapai 2030 diwilayah timur. Sudah dibuktikan ternyata ada 1 di wilyah Kabupaten Sorong Selatan, ternyata bisa (menekan angka API)," tukasnya.
Sebab itu dia berharap jika ada inovasi dari pemerintah untuk bisa menekan hal tersebut dengan sigap melakukan skrining dan tes. (*)
Menkeu Purbaya Pastikan APBN Era Prabowo Masih Mengucur Buat Pembangunan IKN Nusantara |
![]() |
---|
Fakultas Vokasi UNIBA dan Asosiasi Perguruan Tinggi K3 Indonesia Studi Lapangan ke IKN |
![]() |
---|
4 Sorotan terkait IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028, Pemerintah harus Jelaskan |
![]() |
---|
Beda Respons PDIP dan NasDem Soal Kebijakan Prabowo: IKN Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028 |
![]() |
---|
Istilah IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 Disorot, Golkar sebut tak Ada di Undang-undang, Respons Puan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.