Bupati Edi Damansyah Minta Disdamkar Kukar Petakan Wilayah Rawan Kebakaran

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Tahun 2023 ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Kukar) secara administrasi telah resmi berdiri sendiri.

Bahkan, pejabat administrator dan pengawas di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut juga telah resmi ditetapkan.

Sebelumnya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan ini merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar.

Dengan terbentuknya dinas tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah ingin penanganan soal kebakaran di daerah bisa lebih fokus.

Baca juga: 18 Klub Ikut Liga 1 Askab Kukar, Diwajibkan Bawa Pemain Kelahiran Tahun 2007

"Saya ingin risiko terjadinya kebakaran juga dapat diminimalisir," ujarnya, Kamis (15/6/2023).

Edi Damansyah juga berpesan, agar Dinas Pemadam Kebakaran juga dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Terutama mengenai pentingnya waspada terhadap kebakaran serta langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Seperti menghindari terjadinya korsleting listrik, penggunaan kompor yang aman dan penggunaan obat nyamuk dengan hati-hati.

"Jadi Dinas Damkar harus banyak sosialisasi untuk ingatkan masyarakat agar waspada bencana," kata Edi Damansyah.

Selain itu, ia juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan mapping atau pemetaan daerah rawan bencana.

Baca juga: 3 RT di Desa Batuah dan Tani Harapan Kukar Belum Nikmati Listrik, DPRD Minta PLN Gandeng CSR

Karena ke depan akan ada mitigasi bencana yang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, hal itu perlu disusun dengan baik soal mitigasi bencana tersebut.

Sementara ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baru diisi oleh pejabat Administrator serta pengawas.

Sedangkan untuk jabatan pimpinan masih kosong. Pemkab Kukar juga telah menyiapkan untuk pengujian kompetensinya melalui seleksi terbuka.

"Tunggu saja sudah kita jadwalkan sejumlah tahapan untuk mencari Kepala Dinas Damkar ini. Hal ini juga kita sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," pungkasnya. (*)