DPRD Paser Kritik Penumpukan Kegiatan Fisik Infrastruktur

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser bakal fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Paser.

Khususnya pengawasan pada bidang infrastruktur yang rencananya akan banyak dibangun tahun ini, Kamis (15/6/2023).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur menyampaikan pengawasan yang dimaksud merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami akan lebih maksimal terhadap pengawasan, karena tahun ini lumayan banyak kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan. Apalagi sempat terjadi di 2022 masalah-masalah, agar tidak terulang," kata Basri.

Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Paser Sebut Banyak Aset Daerah Diklaim Warga, Ini Penyebabnya

Pada tahun sebelumnya, masalah yang terjadi di tahun 2022 yaitu dari aspek pembangunan di Kabupaten Paser.

"Sempat terjadi penumpukan kegiatan fisik yang berimbas pada lepasnya target penyelesaian, pemutusan kontrak, dan kualitas infrastruktur," bebernya.

Dengan persoalan tersebut, Basri mengingatkan agar Pemda Paser lebih memperhatikan optimalisasi dan serapan anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

Selain itu, juga harus sesuai dengan perencanaan, sebagai salah satu indikator efektivitas pelaksanaan anggaran.

"Pembangunan bukan sekedar membangun, karena banyak pembangunan itu hanya sebatas membangun kemudian setelah itu tidak dirasakan oleh masyarakat," singgungnya.

Basri juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan program kerja, dapat memaksimalkan waktu yang tersedia.

Menurutnya, derapan anggaran yang rendah di awal triwulan, berdampak pada menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun.

"Hal itu merupakan masalah klasik yang selalu berulang setiap tahun," papar Basri.

Selain itu, juga ada masalah ketidaksesuaian perencanaan dengan realisasi seringkali disebabkan karena ketersediaan anggaran yang minimal, hingga berimbas pada perencanaan ulang yang kurang matang.

Masalah-masalah tersebut diharapkan Basri agar tidak terulang lagi, yang bisa menghambat proses pembangunan di Paser.

"Pertama mungkin tidak tersedianya anggaran yang maksimal, kemudian dari perencanaan yang kurang matang juga waktu yang tidak maksimal digunakan secara efektif dan efisien," tutupnya.

Sekadar diketahui, pada tahun sebelumnya serapan anggaran fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser hanya mencapai 82,90 persen, capaian itu menempatkan DPUPR pada posisi merah dengan serapan anggaran yang hanya 76 persen. (*)