Jokowi Buka Suara Soal Isu Barter Pasir Laut dengan Investasi di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi membantah kebijakan ekspor pasir laut bertujuan memuluskan investasi asing untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, menurut Jokowi, kebijakan itu akan menyasar pasar sedimen.

"Enggak ada hubungannya (dengan investasi).

Ini sebetulnya yang di dalam Keppres itu adalah pasir sedimen ya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (14/6/2024).

"Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang menggangu juga terumbu karang. Memang arahnya ini," katanya.

Presiden menambahkan, pemerintah sudah lama membahas kebijakan tersebut.

Tujuannya untuk mengatasi kondisi sedimentasi yang merugikan.

Baca juga: Wisatawan Thailand dan Jerman Kunjungi IKN Nusantara, Titik Nol dan Gua Tapak Raja Jadi Andalan

Diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah kabar bahwa kebijakan ekspor pasir laut demi memuluskan investasi asing ke proyek pembangunan IKN utamanya investasi dari Singapura.

"Enggak ada lah ke situ," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Pemerintah membuka izin ekspor pasir laut seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023.

Trenggono menegaskan, dalam beleid tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa ekspor dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Oleh sebab itu, ia memastikan ekspor akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

"Di PP-nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi.

Itu apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap dia.

Menurutnya, potensi ekonomi dari aturan pengelolaan hasil sedimentasi laut tersebut akan besar bagi negara.

Sebab, tidak hanya membuka ekspor pasir laut, tetapi juga mengatur mengenai pengerukan pasir untuk reklamasi.

Baca juga: Investor Qatar Temui Luhut Binsar, Kepincut Investasi di IKN Nusantara, Langsung Bentuk Task Force

Sebelumnya, Pemerintah menawarkan 300 paket investasi dengan nilai mencapai US$ 2,6 miliar atau Rp 38,68 triliun untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Di depan para investor Singapura, Presiden Jokowi mengatakan, paket investasi tersebut disiapkan bagi investor yang tertarik masuk ke proyek IKN dan ingin menggarap beberapa infrastruktur pendukung.

"Untuk sektor swasta fase awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total US$ 2,6 miliar dalam berbagai bidang, perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya," ujar Jokowi di Ecosperity Week, Singapura dipantau secara daring, Rabu (7/6).

Bukan hanya itu, Jokowi juga meyakinkan para investor bahwa akan banyak insentif yang didapat jika mereka bergabung dalam proyek IKN Nusantara.

Adapun beberapa insentif tersebut adalah, tax holiday, pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut, pengurangan pajak khususnya terkait industri hijau dan berbagi insentif fiskal lainya.

"Jadi jangan khawatir kita sudah siapkan yang terbaik," kata Jokowi.

Jokowi juga memberikan jaminan kepada investor, proyek IKN akan terus berkelanjutan meskipun nantinya Jokowi tidak lagi menjadi kepala negara Indonesia.

Ia bilang, memang ada beberapa investor yang khawatir apakah nantinya ada masyarakat yang berminat tinggal di IKN.

Untuk meyakinkan itu, Jokowi mengatakan, pemerintah sudah mempertimbangkan hal ini dan dipastikan IKN akan menjadi kota masa depan impian orang Indonesia.

"Jangan khawatir Indonesia memiliki populasi terbesar keempat, tidak akan susah untuk memenuhi kota kelas dunia," tandas Jokowi. (*)