3 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender, Perempuan Bontang Sulit di Bidang Usaha

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - DKP3A Kalimantan Timur membeberkan soal indiaktor keterlibatan perempuan di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. 

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, Jumat (16/6/2023).

Dia menjelaskan, ada tiga indikator untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

1. Pertama keterwakilan perempuan di bidang politik;

Baca juga: 7 Rincian Daftar Pemilih di Pemilu 2024 Berdasarkan Generasi dan Gender

2. Kemudian keterwakilan perempuan di bidang publik;

3. Dan keterwakilan perempuan di bidang ekonomi atau usaha.

“Kalau di politik ini kan masih 12 persen, ini yang harus didorong. Kalau keterwakilan publik ini di Bontang cukup baik," katanya.

"Bisa kita lihat dari posisi penting yang ditempati perempuan, Kadis, Sekda di Bontang perempuan, Wakil Wali Kota juga perempuan. Nah, yang agak sulit ini di bidang usaha,” paparnya.

Untuk itu, Noryani Sorayalita mendorong perempuan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya dengan melatih soft skill, semisal mengikuti public speaking.

Baca juga: Kisah Sukses Petani Perempuan Paser, Raih Penghargaan dari Ibu Presiden Jokowi

Banyak perempuan yang punya ide dan gagasan, namun tidak bisa berkembang lantaran tidak menguasai kemampuan berbicara.

“Nah, ini yang sedang kami dorong. Bagai perempuan bisa bicara depan umum, dan bisa lebih mandiri secara penghasilan,” pungkasnya. 

Perempuan Bontang di Panggung Politik

Kurangnya keterlibatan perempuan di bidang politik itu ditandai dari jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya 12 persen.

“Harusnya mencapai 30 persen. Tapi faktanya keterwakilan perempuan di DPRD Bontang hanya 12 persen,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita.

Rendahnya jumlah keterwakilan ini berpengaruh terhadap hak-hak perempuan.