310 Tenaga Honorer Guru dan Nakes di Kukar Diangkat Jadi PPPK

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sebanyak 310 tenaga honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rincianya ada 202 guru, 90 Tenaga Kesehatan (Nakes), dan 18 auditor. 

Pelantikan Pejabat Fungsional tersebut dilakukan langsung Bupati Kukar Edi Damansyah di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Tenggarong Seberang.

Sesuai data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat ada 6.766 orang tenaga honorer di Kukar yang masih diperjuangkan haknya.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Lantik Dua JPT Pratama dan Ratusan PPPK di Taman Bebaya Samarinda

Pada 2023 ini, Kukar mendapatkan 3.000 kuota untuk pengangkatan honorer menjadi PPPK dengan masing-masing 1.500 untuk guru dan nakes. 

"Secara khusus saya sampaikan terimakasih bahwa para guru dan tenaga kesehatan ini sudah melakukan pengabdiannya kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (19/6/2023).

Menurut Edi hak tenaga honorer terus diperjuangkan pemerintah daerah. Sebab, beberapa tahun terakhir pemerintah pusat juga telah memberikan kuota pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

Dalam prosesnya, dari 6.766 tenaga honorer yang ada di Kukar tersisa 2.442 tenaga honorer yang masih harus diperjuangkan oleh Pemkab Kukar. 

Baca juga: DPRD Paser Usulkan Formasi Guru Agama saat Rekrutmen PPPK

“Masih cukup banyak dan masih terus kita diperjuangkan, untuk itu yang sudah dilantik bersyukurlah atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT,” kata Edi. 

Perubahan status menjadi PPPK tentu harus disyukuri para honorer di Kukar. Mengingat perjuangan dan pengabdian tenaga honor yang menjalankan tugasnya sudah cukup lama.

Mereka harus mengabdi dengan melandasi diri rasa sabar dan ikhlas untuk memetik hasilnya. Bahkan, ada yang sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.

“Tentu senang dan gembiranya bukan main sangat luar biasa. Saya sendiri pun merasakannya tujuh tahun mengabdi menjadi honorer,“ tutur Edi Damansyah.

Ia berharap, dengan status baru sebagai PPPK bisa dijalankan dengan baik sesuai amanah yang diberikan.

Edi berpesan harus ada perubahan dan budaya kerja yang lebih optimal lagi, sehingga sumber daya aparatur di Kukar bisa betul-betul memberikan kinerja yang maksimal untuk negara. 

“Layani masyarakat dengan sepenuh hati dan benar-benar menumbuhkan jiwa disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja," tandasnya. (*)