Prediksi Pengamat Sosok Pj Gubernur Kaltim, Singgung Kepentingan Pusat Keberlangsungan IKN Nusantara

Tergantung sebenarnya, dekat atau tidak dengan pusat, karena terkadang banyak diusulkan oleh daerah, tidak dipilih juga oleh pusat," sebut Budiman, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut disebutkan Budiman, kalau yang menjadi dasar, kestabilan daerah dan keamanan, Kaltim juga mempunyai jenderal yang juga mantan Komandan Korem 091/ASN.

"Bisa jadi komandan Korem yang kemarin (Brigjen TNI Dendi Suryadi) juga bisa kan dia juga orang daerah.

Kemungkinan itu bisa jadi, saya tidak tahu kalau putra daerah yang dari kepolisian," ujarnya.

Baca juga: Apa Itu SD Inpres? Jadi Trending setelah Presiden Jokowi Bandingkan dengan Pembangunan IKN Nusantara

Dukung IKN Nusantara

Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN.

Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat.

Kaltim juga memiliki eselon tinggi yang juga pernah duduk di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M. Nurdin yang kini juga berkarir di pemerintah pusat.

"Ada juga putra daerah ya pak Nurdin, cuman kan ya ini persoalan kepentingan, siapa bisa mengamankan siapa, ini juga dalam pengambilan keputusan Pj di seluruh indonesia ini," menurut Budiman.

"Ya iya lah (ada momentum politik), ada masyarakat protes kenapa sih kemarin harus ada unsur militer atau kepolisian di beberapa daerah, tetapi dengan alasan kestabilan daerah akhirnya itu juga ditunjuk dan ada dasarnya itu.

Minimal pangkatnya setara dengan dirjen," sambungnya.

Seperti di Pj Gubernur Papua, di mana pemerintah menunjuk mantan Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw untuk memimpin daerah tersebut dengan menstabilkan daerah yang kini masih terus berkonflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM.

"Itu kan alasan kestabilan, meski dalam konteks lain menguatkan pusat untuk kepentingan Pilpres, alangkah bodohnya ketika menempatkan orang yang berseberangan dengan pusat, logikanya begitu," kata Budiman.

Sementara itu, santer nama pengganti Isran Noor sebagai Pj Gubernur Kaltim mencuat dan jadi perbincangan publik.

Tiga nama dengan latar belakang instansi serta memiliki pangkat dan golongan jabatan dengan berbagai pengalaman di pemerintahan kini mulai jadi obrolan.

Baca juga: Luhut Ungkap Alasan Gunakan Tenaga Kerja Asing di Proyek IKN Nusantara, Minta Lihat Sisi Positifnya