Bakal Banyak Datang ke Kaltim, Pertama Kalinya Bangun Hotel di IKN Nusantara oleh Vasanta

Menurutnya, masih banyak hal yang harus disiapkan hingga ke tahap pengambilan keputusan atau investasi.

"Lihat dulu seperti apa baru nanti kita pertimbangkan untuk masuknya karena sekarang sementara ini masih bisa di-handle dari Balikpapan.

Nanti kalau memang tren-nya semakin diperlukan ya tentu kami akan pertimbangkan," ujarnya, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Jadwal Penerapan Pelajaran Bahasa Kutai di SD Sampai SMP Kukar, Songsong IKN Nusantara

Sebelumnya, sekitar 9 investor siap merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ada yang membangun hotel, rumah sakit, hingga pusat perkantoran.

Meski demikian, para investor ini masih menunggu status lahan hingga clean and clear sebelum mengeksekusi pembangunan.

Ada proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear.

"Itu (9 investor) sudah masuk, tinggal tanda tangan, tapi nunggu tanah.

Jadi kuncinya itu," jelas Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono, dalam acara Membedah Peluang Investasi di IKN, di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan (ADP) hingga penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Baca juga: Bulgaria Tertarik Bisnis Rantai Pasok Industri Pangan di IKN Nusantara

"Kalau sudah clean and clear, maka akan ada serah terima ke OIKN," imbuh Agung.

Ditargetkan proses tanda tangan perikatan bisa terlaksana pada akhir bulan Mei atau awal Juni 2023.

Perkiraan total nilai investasi masih belum bisa disebutkan, namun didominasi oleh investor dalam negeri.

Lanjutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah strategi yang diberikan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

"Semua ada prosesnya, ada kewenangannya, bukan sesuatu yang bisa ditabrak. Kalau ditabrak, enggak clean and clear," tegas Agung.