Fasilitas Sambut Kepindahan ASN di IKN Nusantara Disiapkan, Ada RS Hingga Danau

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus memersiapkan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

Diketahui, 2024 tahun depan, belasan ribu ASN dari 40 Kementrian dan Lembaga akan mulai berkantor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Sebagaimana rencana, pemerintah di IKN akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Juga ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.

"Ini agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, dilansir dari Kontan.

Selain ASN, ada 5.716 personel TNI dan Polri yang juga akan pindah di tahun yang sama ke IKN Nusantara.

"Skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang," ujar Anas, dilansir siaran pers Otorita IKN, Senin (12/6/2023).

"Yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI-Polri sebanyak 5.716 personel," tuturnya.

Baca juga: Baja Dikirim, Buat Desain Garuda Nyoman Nuarta di Istana Presiden IKN Nusantara

Pada Sabtu (10/6/2023), Anas mengunjungi IKN.

Dirinya melihat perkembangan pembangunan di lapangan berjalan baik.

"Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," kata Anas.

Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN. Pembentukan MPP ini perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.

"Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengintegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN," kata Anas.

“Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce mengatakan, belum ada ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak pindah ke IKN.