Gas 3 Kg di Kukar Langka, DPRD Soroti Pengecer hingga Berkoordinasi dengan Polisi

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pasokan gas 3 kg di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mulai menipis, warga susah mencari gas subsidi ini. 

Melihat kondisi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara atau DPRD Kukar angkat bicara. 

Melalui Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di Kukar. 

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Ahmad Yani melihat ketersediaan LPG 3 kilogram terus berkurang sejak awal Juni 2023.

Baca juga: DPRD Kukar Klaim Telah Beri Peringatan, Sebelum Adanya Korban Jiwa di Danau Eks Tambang 

Ia bersama seluruh anggota Komisi III juga sudah melakukan rapat internal berkaitan dengan permasalahan ini.

Mereka memikirkan solusi tepat untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi selama sebulan ini. 

Padahal, tabung gas menjadi kebutuhan masyarakat untuk digunakan memasak setiap hari, terlebih bagi pedagang kuliner.

Seharusnya, kata dia, kelangkaan tidak terjadi di daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) dan berstatus daerah penghasil migas.

Baca juga: Warga Kukar Susah Cari Gas 3 Kg, Terpaksa Jajan Lauk di Warung, Agen Klaim Distribusi Normal 

“Kok kekurangan migas, ini ada permainan pada level distributor, pengecer dan pasti ada penimbun. Sebab tidak mungkin stok itu kurang yang kita tidak harapkan,” kata Yani, Minggu (2/7/2023).

Politisi Partai PDI Perjuangan ini menerangkan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menuntaskan persoalan LPG yang langka. 

Pengecer Tidak Bermain-main

Dia berpesan, supaya distributor maupun pengecer tidak bermain-main dengan ketersediaan gas serta meminta Pertamina untuk bertanggung jawab.

DPRD Kutai Kartanegara pun berencana akan bertemu Pertamina dalam waktu dekat. Menurut Yani, kelangkaan ini juga bukan menjadi hal baru lagi.

Ia menyebut polemik kelangkaan tabung Gas LPG 3 kilogram selalu menjadi pembahasan berulang setiap tahun.

Sehingga permasalahan ini harus segera disikapi dan diselesaikan. 

“Ini tidak lazim setiap tahun terjadi, kita akan panggil semua pihak untuk mencari solusi atas masalah rakyat ini," ujarnya.

"DPRD Kukar akan tetap berupaya mencarikan solusinya agar bisa teratasi,” pungkasnya.

Cek Distributor dan Agen

Berita sebelumnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara telah menggelar rapat distribusi gas elpiji subsidi 3 kilogram.

Kepala Disperindag Kutai Kartanegara, Arfan Bomo mengatakan, memang telah didapatin kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram di beberapa titik, khususnya Tenggarong.

"Kami sudah rapat membahas kelangkaan tabung gas tersebut, terutama mengenai arus distribusi gas subsidi ini," katanya, Selasa (13/6/2023).

Sekretaris Disperindag Kutai Kartanegara, Sayid Fathullah menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan ketersediaan gas elpiji tiga kilogram ke sejumlah distributor.

Baca juga: Pengecer Gas 3 Kg Ilegal, Kebijakan HET di Kecamatan Daerah Paser akan Dievaluasi

Ia pun belum mengetahui secara pasti penyebab langkanya tabung gas elpiji tersebut.

Hanya saja, alur pendistribusian masih normal, dari Pertamina ke distributor besar lalu dikirim ke agen atau pangkalan jual beli gas.

"Nanti akan kami cek ke distributor dan agen,” sebutnya.

Sayid menduga ada permintaan gas yang melonjak menjelang Hari Raya IdhulAdha 2023, sehingga tabung elpiji gas 3 kilogram tersebut menjadi barang rebutan.

“Saya menilai karena menjelang IdhulAdha, kemudian pelaku UMKM di Kutai Kartanegara juga makin tumbuh sehingga permintaan gas 3 kilogram juga mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Pertamina Ingatkan Warga tak Menimbun

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan penyaluran kuota elpiji 3 Kg subsidi sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Area Manager Communication, Relations dan CSR Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra.

Pertamina, sebagai badan penyalur LPG 3 kg yang ditunjuk pemerintah, telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kuota didistribusikan sesuai dengan peraturan. 

Arya mengungkapkan, saat ini tidak ada pembatasan pembelian LPG. Pihaknya juga terus melakukan pendataan dan pencocokan data pengguna.

Serta malakukan pencatatan transaksi LPG Tabung 3 kg menggunakan sistem berbasis website di Sub Penyalur (Pangkalan) LPG Tabung 3 kg. 

Pertamina selanjutkan akan berkoordinasi dengan pemerintah kota, penegak hukum, dan agen untuk memperketat pengawasan di pangkalan.

Tak menutup kemungkinan, pihaknya juga bisa saja melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan dan bisnis besar yang bukan UMKM dan menggunakan LPG 3 kg.

Sebab itu, Arya mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun atau menjual kembali LPG sebagai pengecer.

"Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg adalah Rp18 ribu, namun kami menerima informasi bahwa harga di masyarakat sangat tinggi bahkan mencapai Rp40 ribu,” katanya. 

Arya berharap ada pengawasan bersama agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Pihaknya juga tak segan menindak para pengecer karena Pertamina tidak memiliki wewenang hukum. (*)