Mumpung Murah! Buruan Beli Rumah di Kota Penyangga IKN Nusantara: Balikpapan, Samarinda dan PPU

Namun demikian, para pengembang berharap pembaruan harga rumah subsidi segera diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, dirinya juga meminta agar Pemerintah tidak memberikan prosedur yang menyulitkan pengembang rumah subsidi.

"Kita ini sudah tidak ada keuntungan besar, kita hanya faktor sosial saja," tegas Bagus.

Baca juga: Otorita IKN Nusantara Jalin Kerjasama dengan Kazakhstan, 25 Tahun Bangun Astana

Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Aryo Bekti Martoyoedo mengatakan harga baru rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan resmi berubah pada Juni 2023.

Hal ini menyusul proses pengesahan atau legalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tinggal menunggu paraf Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Proses legalisasi ini menyangkut banyak substansi.

Salah satunya adalah konsekuensi fiskal yang harus dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemudian diperiksa oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan terakhir Menteri Keuangan.

"Sementara kami di Kementerian PUPR sudah menyiapkan konsep Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR mengenai batasan baru harga jual rumah subsidi.

Juni diharapkan PMK sudah terbit," ungkap Aryo kepada para wartawan, di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajak para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan perumahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga: Progres Rumah Menteri di IKN Nusantara Capai 11,4 Persen, Ada Anggrek Hitamnya

Dilansir dari Kompas.com, pasalnya, saat ini pemerintah tengah gencar membangun IKN Nusantara, baik dari sisi infrastruktur maupun hunian sehingga membutuhkan banyak investasi.

"Kami mengajak para pengembang untuk bisa berinvestasi di IKN," Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya, pembangunan IKN yang tengah didorong pemerintah saat ini merupakan kesempatan emas bagi pengembang untuk membangun proyek properti untuk masyarakat.

Terlebih, ke depan kebutuhan hunian untuk masyarakat maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah tugas ke IKN jumlahnya cukup besar.

"Jumlah kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sangat tinggi.

Hal itu bisa semakin bertambah mengingat ASN juga akan pindah ke IKN," ucapnya. (*)