Pilpres 2024
Dukungan Jokowi Jatuh ke Ganjar, Jusuf Yakin Cuma Ada 2 Pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024
Jusuf Wanandi memprediksi Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan Capres dan Cawapres 2024, dukungan Jokowi akan jatuh ke Ganjar Pranowo.
TRIBUNKALTIM.CO - Jusuf Wanandi memprediksi Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan Capres dan Cawapres 2024, dukungan Jokowi akan jatuh ke Ganjar Pranowo.
Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi menilai situasi politik yang berkembang sekarang, terutama dorongan untuk membentuk koalisi besar bertujuan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024 hanya ada dua pasang calon.
Begitu juga dengan Presiden Jokowi yang akan berusaha agar paslon presiden dan wakil di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan.
Sebab menurut Jusuf, sangat sulit untuk memperkirakan kemenangan jika ada tiga pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024.
Baca juga: Hasil Survei Simulasi Capres 2024: Prabowo, Ganjar, dan Anies, Elektabilitas Gubernur DKI Jeblok
Jusuf berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memunculkan tiga pasangan calon dan salah satunya harus kalah di putaran pertama.
Padahal saat itu banyak yang memperkirakan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai petahana bisa memenangkan Pilkada DKI.
Karena ada tiga pasang calon gubernur dan wakil, maka kemenangan Basuki-Djarot harus diuji kembali di putaran kedua dan berujung kekalahan.
"Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari dua pasangan capres dan cawapres. Karena terlalu banyak risiko," ujar Jusuf di program Rosi KOMPAS TV, Kamis (25/5/2023).
"Saya kira di Pilpres 2024 akan ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden," sambung Jusuf.
Jusuf menilai partai pendukung pemerintah di luar Partai Nasdem akan tetap bersama untuk melanjutkan pemerintahan.
Ia meragukan bahwa akan ada partai koalisi pemerintah bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
"Pengaruh istana (Jokowi) masih sangat kuat, jangan kira istana tidak bisa mencegah itu," ujarnya.

Arah Dukungan Jokowi
Lebih lanjut Jusuf menilai dukungan Jokowi pasti jatuh ke Ganjar Pranowo, bukan ke kandidat capres lainnya.
Namun Jokowi tidak mau menyatakan secara langsung dukungannya kepada Ganjar untuk menjaga kebijakan dan program yang sudah dibuat bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya siapa pun yang terpilih.
Di sisi lain sikap Jokowi memberi dukungan ke Prabowo Subianto maupun ke Airlangga Hartarto hanya sebatas mencari pengganti Ganjar.
"Sebagai politisi yang baik tentu dia (Jokowi) tidak mau tergesa-gesa. Dia harus terbuka pada segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tetapi mengenai soal Ganjar ini dia sangat kuat mendukungnya," ujar Jusuf.
Bursa Cawapres untuk Ganjar Pranowo, Pengamat: Ada Kemungkinan Dipasangkan dengan Tokoh NU
Geliat bursa bakal cawapres 2024 kembali kencang terdengar.
Kali ini nama Menko Polhukam Mahfud Md yang muncul, yang mencuat setelah terlihat berbincang bersama Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri di acara resepsi pernikahan.
PDI-P yang sudah resmi mencalonkan ganjar Pranowo memang tengah mencari bakal cawapres yang tepat untuk Ganjar.
Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat menegaskan perbincangan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Mahfud MD, adalah hal lumrah yang tidak perlu ditafsirkan lain.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md membocorkan apa yang dibisikkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Mahfud membantah membicarakan urusan pilpres ataupun cawapres, saat bisik-bisik dengan Megawati di sela-sela acara pernikahan salah satu cucu Megawati.
Mahfud menyebut membicarakan sejumlah masalah kenegaraan bersama Megawati.
Terkait bakal cawapres untuk Ganjar, Pakar Komunikasi Politik yang juga Direktur Eksekutif Polieco Digital Insights Institute, Anthony Leong, berpendapat, ada hal menarik mengapa partai-partai koalisi pemerintah yang saat ini bekerja sama dengan PDI-P di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, seperti PAN, PKB dan Golkar terkesan enggan merapat ke PDI-P, meski elektabilitas Ganjar terus berada di papan atas lembaga survei.
Baca juga: Salah Pilih Bisa Kalah! Ada Hal Mengejutkan Soal Sosok Cawapres Ganjar di Survei Pilpres 2024 SMRC
Anthony memperkirakan, ada kecendrungan Ganjar akan dipasangkan dengan tokoh dari NU.
Sebelumnya, di Acara Puncak Bulan Bung Karno di GBK, Ketua Umum PDI-P Megawati soekarnoputri menyebut, ada 3 partai yang masih malu-malu untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden.
Cak Imin jadi Kunci Penentuan Cawapres Prabowo
Bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu belakangan nampak memiliki sejumlah pilihan bakal calon wakil presiden (cawapres).
Tawaran pertama datang dari partai politik (parpol) rekan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.
Penawaran selanjutnya datang dari Partai Golkar yang ingin membentuk koalisi besar dengan mendorong Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres.
Tawaran terakhir muncul dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Parpol koalisi Gerindra pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 itu ingin menjodohkan Prabowo dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Meski begitu, Prabowo dan Gerindra sampai saat ini belum menyatakan sikap.
Apalagi, PAN dan Golkar belum menyatakan pilihan untuk bergabung ke poros Kertanegara.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Muhaimin Iskandar menjadi figur kunci yang menentukan siapa bakal cawapres Prabowo.
Pasalnya, salah satu poin dalam kerja sama pembentukan KIR menyebutkan bahwa keputusan pengusungan bakal capres dan cawapres ditentukan oleh kesepakatan Prabowo dan Muhaimin.
Baca juga: PKS Bocorkan Jadwal Deklarasi Cawapres Anies, Habib Aboe Silakan Ganjar dan Prabowo Duluan Umumkan
“Gerindra sudah menandatangani kontrak dengan PKB, jadi tentu semua harus dapat persetujuan dari Pak Muhaimin sebagai Ketum PKB,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 19 Mei 2023.
“Pak Muhaimin memegang ‘kunci inggris’, bisa dikecilin bisa digedein,” ujarnya lagi.
Analisis LSI Denny JA: 4 Skenario Ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres
Analisis LSI Denny JA mengungkap ada beberapa faktor yang berpotensi membuat bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, gagal mendapat tiket capres di Pilpres 2024.
Hal ini dipengaruhi oleh partai-partai yang telah mengusung dia, baik Partai Demokrat maupun Partai Nasdem.
Setidaknya, ada empat poin yang membuat Anies bisa saja tidak memperoleh tiket capres.
Poin pertama, adanya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Terbaru pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan.
Jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko menang gugatan di MA, maka ada kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.
"Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Pengajuan peninjauan kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024," kata Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana dalam survei dikutip Kompas.com, Selasa (6/6/2023).
Kedua, kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate.
Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa.
Sebab, dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.
Menurut Ade, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik, selain fakta bahwa pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas pemerintahan yang bersih.
"Pemberantasan korupsi atas Johnny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," beber Ade.
Ketiga, bisnis Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, turut terkena dampak setelah memutuskan mendeklarasi Anies.
Salah satu bisnisnya yang terdampak, yaitu jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti.
Usaha lainnya yang terkena dampak adalah usaha di bidang properti miliknya dengan nilai sekitar Rp 8 triliun.
Usaha ini macet, padahal rencananya mendapat pinjaman dari bank pemerintah.
Lebih lanjut Ade menuturkan, jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket capres Anies gagal didapat.
Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.
Prabowo menang, jika Anies gagal maju
Mengacu pada survei, jika Anies gagal mendapatkan tiket capres, Prabowo menang telak dari Ganjar pada Pilpres 2024. Prabowo mendapat elektabilitas sebesar 50,4 persen.
Sementara Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 43,2 persen.
Artinya, ada Prabowo menang atas Ganjar dengan selisih 7,2 persen. Sedangkan jika posisi dukungan capres tertutup tiga nama, Prabowo bersaing ketat dengan 33.9 persen, dan Ganjar di angka 31,9 persen.
Lalu Anies, sebesar 20,8 persen.
Persaingan ketat Prabowo dan Ganjar ini dikarenakan selisih suara keduanya, menurut survei LSI ini, masih dalam margin of error 2,9 persen.
"Kemenangan Prabowo atas Ganjar lebih telak ketika head to head. Selisih kemenangan Prabowo atas Ganjar naik, dari selisih 2 persen menjadi selisih 7,2 persen," jelasnya.
Sebagai informasi, survei dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.
Dengan 1200 responden, survei dilakukan pada tanggal 3-14 Mei 2023.
Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement, dan focus group discussion.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.