Ibu Kota Negara

Beda Anies Baswedan, AHY dan Ganjar soal IKN Nusantara, Gubernur Jateng Singgung Komitmen dan UU

Beda Anies Baswedan, AHY dan Ganjar soal IKN Nusantara. Lagi, Gubernur Jateng singgung komitmen dan UU terkait dengan IKN Nusantara.

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/DZAKY NURCAHYO/KRISTIANTO PURNOMO/DIAN ERIKA
Anies Baswedan - AHY - Ganjar Pranowo. Beda Anies Baswedan, AHY dan Ganjar soal IKN Nusantara. Lagi, Gubernur Jateng singgung komitmen dan UU terkait dengan IKN Nusantara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Belum lama ini, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa disapa AHY, dan Ganjar Pranowo menyinggung megaproyek IKN Nusantara. 

Jadi sorotan perbedaan pernyataan Anies Baswedan, AHY dan Ganjar Pranowo terkait dengan IKN Nusantara apalagi pernyataan ini disampaikan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Diketahui, Anies dan Ganjar Pranowo sempat menyinggung IKN Nusantara saat kedua bakal capres ini hadir di Rakernas XVI APEKSI Makassar, Kamis (13/7/2023), sementara AHY sempat menyinggungnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023). 

Hari ini, Senin (17/7/2023) , Ganjar Pranowo kembali menyinggung soal komitmen IKN Nusantara.

Ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023), Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan IKN di Kaltim.

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi.

Diketahui, kritik terkait IKN sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Baca juga: Porsi Anggaran Untuk PPU Diharapkan Bertambah Dengan Adanya IKN Nusantara

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved