Hasil Survei Capres 2024 Terbaru: Ketimbang Yenny Wahid, Anies Disebut Lebih Pas dengan Khofifah

TRIBUNKALTIM.CO - simak elektabilitas Capres 2024 dan hasil survei Capres terbaru, ada 2 nama cawapres perempuan yang mengemuka.

Ada hal menarik bila bicara elektabilitas Capres 2024 dan hasil survei Capres terbaru, ada 2 nama perempuan yang mengemuka untuk cawapres dan tentang dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasil survei lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak akan memilih kandidat calon presiden (capres) yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"56,6 persen responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi, dan selebihnya masih bimbang," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam dalam rilis survei secara daring, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Terbaru Hasil Survei Cawapres 2024: Erick Thohir Dapat Dukungan Pendukung Prabowo-Sandi Pilpres 2019

Sementara itu, dari hasil survei juga memperlihatkan bahwa 74 responden meyakini Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo.

Kemudian, 22,4 responden meyakini bahwa Jokowi bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Umam mengatakan, hanya 19,3 persen responden yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi.

Kemudian, menurut Umam, sebanyak 21 persen responden masih bimbang bisa saja mendukung atau pun tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi.

"Tampaknya hal ini (bimbang dan ragu-ragu) masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan posisioning (dukungan capres) dari presiden itu sendiri," ujar Umam.

Lebih lanjut, survei ini juga menunjukkan bahwa responden ingin Presiden Jokowi bersikap netral pada Pilpres 2024.

Dalam arti, mayoritas publik enggan Kepala Negara ikut "cawe-cawe" atau mencampuri Pemilu 2024.

"Mayoritas masyarakat sekitar 64,6 persen responden berharap Presiden Jokowi bisa bersikap netral dan tentu ini memiliki korelasi yang positif terhadap harapan bagi hadirnya pemilu yang adil, yang berdemokrasi dan juga tidak menciptakan nuansa ketidakadilan karena adanya keberpihakan presiden kepada pihak tertentu," kata Umam.

Publik yang menyatakan Presiden bisa bersikap abu-abu atau tidak jelas sebesar 15,5 persen, sedangkan tidak netral atau boleh berpihak sebesar 16,4 persen.

Sementara itu, sebanyak 3,5 persen publik tidak tahu dan tidak jawab.

Untuk diketahui, survei ini menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan sampel 1.400 responden di 38 provinsi.