Ratusan PPPK Nakes Berau Dilantik, Sri Juniarsih Ajak Sukseskan 18 Program Prioritas Pemkab

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Sebanyak 519 tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dilantik.

Selain itu ratusan PPPK ini mengambil sumpah yang dilakukan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih di RPJPD Bapelitbang, Berau, Kalimantan Timur pada Rabu (26/7/2023).

Bupati Sri Juniarsih meminta kepada para PPPK yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan atasan untuk mempertahankan mereka.

Serta penting juga menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan seorang abdi negara.

Baca juga: Mau Dapat Gaji Istimewa dan Gaji Berkala PPPK 2023, Cek Syarat dan Aturan di Permenpan RB Nomor 7

Ia juga mengajak untuk senantiasa menyukseskan visi, misi, dan 18 program prioritas Pemkab Berau.

“Mari kita tumbuhkan atmosfer kerja yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada Tribubkaltim.co, Rabu (26/7/2023).

Sistematika kerja PPPK memang diatur sedemikian rigid demi memastikan pemaksimalan tugas pokok dan fungsi PPPK yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan daerah.

Apalagi kesehatan menjadi esensi penting dalam membangun daerah Berau.

“Saya harap para nakes dapat memberikan kontribusi terbaik pada instansi keria masing-masing dengan meningkatkan kualitas kinerja," katanya.

Baca juga: Inilah Syarat dan Aturan Kenaikan Gaji Berkala dan Istimewa PPPK Sesuai Permenpanrb No 7 tahun 2023

Dan memberikan pelayanan tanpa mempersulit. "Apalagi memandang suku maupun status sosial masyarakat,” tegasnya.

Saat ini diakuinya Pemkab Berau masih terus mengkaji dan akan berupaya semaksimal mungkin merumuskan kebijakan terbaik, berkaitan dengan mekanisme pengaturan ASN di Kabupaten Berau.

Keberadaan tenaga honorer masih sangat diperlukan dalam proses tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Saya harap semua ASN di Kabupaten Berau dapat memberikan kontribusi terbaiknya terhadap pemerintah daerah,” pintanya. (*)