Tak Hanya ASN Kementrian, KPK Persiapkan Pemindahan 211 Pegawainya ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah sudah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur, 2024.

Tak hanya kementrian, sejumlah lembaga juga mulai memersiapkan pemindahan pegawainya ke IKN.

Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menyebut nantinya akan ada ratusan pegawai yang akan dimutasi buntut pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Firli mengatakan total ada 211 pegawai yang akan dimutasi ke Ibu Kota Negara atau IKN tersebut.

Hal itu diungkap Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

"Tadi ada juga yang menanyakan kebutuhan mutasi pegawai, kami sampaikan dalam forum ini, pegawai KPK akan bergeser ke IKN kurang lebih sekitar 211 orang," kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Firli menegaskan mutasi pegawai itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Menurutnya, aturan itu menyebutkan lembaga anti rasuah juga turut berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Dengan begitu, kata dia, pihaknya harus mengawali mutasi pegawainya sebanyak 20 persen ke IKN.

Namun, dia enggan rinci perihal kapan waktu pelaksanaan tahap awal mutasi pegawai.

"Tapi, pelaksana undang-undang, pelaksana mandat undang-undang, KPK berada di kedudukan di Ibu Kota Negara, kita harus laksanakan, jadi ada 211 orang," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, ada tiga kementerian yang pindah lebih dulu ke Ibu Kota Nusantara.

Ketiganya yakni Menpan-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

"Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga lainnya, tapi ini tidak harus semua pindah.