Persoalan Lahan di 12 Proyek IKN Nusantara Segera Beres, Luhut Minta Jemput Bola

TRIBUNKALTIM.CO - Persoalan lahan untuk pembangunan IKN Nusantara, Kalimantan Timur terus diselesaikan.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, pengadaan lahan untuk 12 proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara bakal segera beres.

Secara rinci, ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 7 paket sudah selesai dan 5 paket masih dalam proses pembayaran.

Proses pembayaran pengadaan lahan 5 paket tersebut ditargetkan selesai secepatnya dengan meminta bantuan Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Baca juga: 2 Menteri Jokowi Ini Jadi yang Pertama Tinggal di IKN Nusantara, Mau Ngopi-Ngopi

Sebanyak 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain untuk proyek IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN, Dermaga Logistik, Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Sepaku Semoi Tahap I, Intake Sungai Sepaku Tahap I, Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II, Infrastruktur IKN Tahap I.

Kemudian SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP, Bypass Shortcut Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoi Tahap II, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta Jalan Tol Akses menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

"Kelima hal tersebut masih dalam proses pembayaran, kita targetkan akan selesai secepatnya," ujar Hadi dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Investasi di IKN yang diselenggarakan secara online pada Minggu (23/07/2023), dikutip dari keterangan resmi.

Hadi juga menyampaikan, untuk Penetapan Lokasi pengadaan tanah sudah disosialisasikan ke masyarakat dan sudah pada tahap akhir.

"Ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk membantu mengejar sosialisasi ini," imbuh Hadi.

Kemudian Menteri Hadi juga telah menetapkan 9 Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR IKN menjadi Peraturan Kepala Otorita IKN.

Penyelesaian RDTR IKN diklaim berjalan tanpa masalah. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perolehan Tanah dan Investasi IKN mengimbau agar masing-masing sektor perlu menjemput bola untuk mempercepat progres.

"Saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kita berpacu dengan waktu. Penyelesaian lahan di IKN saya pikir itu harus segera kita selesaikan," tegas Luhut. 

Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan ibu kota tersebut sudah mencapai sekitar 34 persen untuk tahap (batch) pertama.

Sementara mencapai 1 persen untuk batch kedua.