Kata Pengamat soal Jusuf Kalla yang Sebut Biaya Jadi Ketua Umum Golkar Rp 600 Juta, Untuk Apa Saja?

TRIBUNKALTIM.CO - Ulasan pengamat soal pernyataan Jusuf Kalla sebut biaya jadi Ketua Umum Golkar Rp 600 juta. 

Diketahui, Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah hal terkait dinamika politik terutama kaitannya dengan Partai Golkar.

Mulai dari biaya menjadi Ketua Umum Golkar Rp 600 juta hingga wanti-wanti soal Munaslub, lalu menurut pengamat, untuk apa saja uang Rp 600 juta?

Saat menjadi Keynote Speaker di Seminar Anak Muda untuk Politik yang digelar Puskapol UI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023), Jusuf Kalla mengungkap sejumlah hal terkait politik dan Partai Golkar yang tengah jadi sorotan.

Jusuf Kalla mengatakan, "Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal lima Rp 600 miliar," ungkap JK.

"Hampir semua partai begitu."

JK berujar, politik uang terjadi di hampir semua partai saat pemilihan ketua umum, terkecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," tandas JK.

Ulasan Pengamat

Pakar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, pernyataan Jusuf Kalla soal biaya menjadi ketua umum partai yang mencapai Rp 600 miliar adalah fenomena empiris.

Menurut dia, bisa jadi biaya yang dibutuhkan seorang calon ketua umum sebuah partai itu merupakan biaya untuk konsolidasi mencari dukungan. 

Senin (31/7/2023) Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Unpad tersebut mengatakan, "Saya juga berhipotesis, ya, bisa jadi biaya yang menurut Pak Jusuf Kalla itu sampai Rp 600 miliar itu ya, dalam konteks konsolidasi mencari dukungan kepada semua kader se-Indonesia dan itu butuh biaya, bisa saja seperti itu." 

Mudiyati menilai, ucapan Jusuf Kalla soal ongkos jadi ketum partai itu berangkat dari pengalamannya yang juga pernah menjadi ketum Partai Golkar. 

Baca juga: Ketua DPD II Golkar Paser Nyatakan Tetap Dukung Airlangga Hartanto

"Dalam statemennya, beliau mengklaim bahwa ini tidak hanya dialami oleh ketum Golkar, tapi oleh ketum partai lainnya," katanya. 

Jika demikian, kata Mudiyati, paling masuk akal adalah uang tersebut memang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh kader. 

"Bisa saja harus mendatangkan seluruh kader dari mulai DPC, rapat-rapat dan munas-munas yang biasa dilakukan partai politik, bisa saja biaya itu dibebankan kepada yang bersangkutan untuk membiayai proses itu, itu yang masuk akal menurut saya," ujarnya.

"Tapi yang jelas, statement Jusuf Kalla ini sebuah fenomena empiris yang memang terjadi, karena bisa jadi apa yang akan didapat setelah menjadi ketua umum juga mungkin sesuatu yang lebih besar lagi."

Wanti-wanti Jusuf Kalla soal Munaslub

JK mulanya menceritakan proses dia terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

"Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat. Kalau jadi menteri, tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJabar.id di artikel berjudul Ingin Jadi Ketua Umum Partai Golkar? Siapkan Rp 600 Miliar, JK: Hampir Semua Partai Seperti Itu.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009.

Kala itu, ia menjadi ketum setelah terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu, menurut JK, sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi. 

Baca juga: Teka-teki Dukungan Partai Golkar untuk Pilpres 2024: Pilih Dukung Prabowo Subianto/Ganjar Pranowo?

"Sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, tapi hampir pada semua partai politik di Indonesia. 

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar."

"Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar. Mereka menilai elektabilitas Golkar menjelang 2024 dalam kondisi gawat. 

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu munaslub.

"Pertemuan dengan 38 ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2023).

Sama dengan sikap para ketua DPD I Golkar itu, JK juga menegaskan menolak wacana munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. 

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberi mandat lewat munas.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK. 

Baca juga: Nasib Airlangga Hartarto, 2 Menteri Jokowi Berebut Kursi Ketua Umum Partai Golkar

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.

”Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum.

Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga sudah diberikan mandat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana munaslub ingin mengevaluasi Airlangga.

Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.

"Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," kata JK.

Secara pribadi JK masih berharap Airlangga bisa maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam cawapres harapannya," kata JK.

JK mengaku tak tahu menahu mengenai proses internal Partai Golkar menentukan arah koalisi, termasuk pengusungan capres dan cawapres untuk pilpres 2024.

"Ya ini saya baca negosiasi-negosiasi terus sekarang ini. "Saya sendiri tidak terlibat tidak mengetahui banyak isi negosiasi," ujarnya.

Baca juga: 5 Pernyataan Mengejutkan Luhut Binsar di Pusara Gonjang-ganjing Kudeta Airlangga Hartarto dan Golkar

(*)

Update Pemilu 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS