Pilpres 2024

PKB Kaltim Tetap Ingin Cak Imin Berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur tetap ingin Ketua Umumnya Cak Imin bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. 

Editor: Heriani AM
Instagram cakiminow
CAWAPRES PRABOWO SUBIANTO - Kebersamaan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar yang diungguh di akun Instagram Cak Imin. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur tetap ingin Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur tetap ingin Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024

Hal ini menanggapi pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan dukungannya kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Keputusan secara langsung disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bersama Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (13/8).

  PKB dari awal sudah membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra setahun belakangan.

"Sebagai kader PKB, partai kami sudah tergabung dalam koalisi bersama Pak Prabowo itu kan sejak 1 tahun yang lalu ini, kita berharap semakin kompak dan solid. Serta wakilnya tentu kami karena memang dari awal Cak Imin kita usulkan ke Pak Prabowo, saya pikir itu harapan semua kader PKB lah," tegas Wakil Ketua DPW PKB Kaltim, Sutomo Jabir, Senin (14/8).

Baca juga: Golkar dan PAN Gabung Gerindra-PKB Dukung Prabowo, Jusuf Kalla: Pemilu, Orang Tak Lihat Partainya

Namun demikian, Sutomo Jabir masih menunggu apa instruksi dari DPP terkait merapatnya PAN dan Golkar untuk sama-sama mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, sebagai calon presiden.

Di daerah, ia yakin akan ada komunikasi antarpartai di tingkat provinsi guna melakukan konsolidasi untuk pemenangan, meski harus terlebih dahulu menentukan siapa yang akan berpasangan dengan Ketum Partai Gerindra ini.

"Saya yakin seperti itu, komunikasi akan dilanjutkan di daerah karena ini kan bersamaan dengan pemilu dan pemilihan presiden kemudian nanti deklarasi serta mendaftarkan bakal Capres dan Cawapres. Pasti akan diikuti konsolidasi di tingkat provinsi dan kabupaten khususnya untuk memenangkan capres sampai sekarang belum ada instruksi masih menunggu," sambung Sutomo Jabir.

Menurutnya juga bahwa di daerah belum atau tidak terlalu signifikan pengaruhnya setelah merapatnya PAN dan Golkar. Nantinya, ini akan berefek ketika Cawapres pendamping Prabowo sudah ditentukan.

Partai koalisi akan membentuk suatu gerakan pemenangan untuk sama-sama mendongkrak suara serta berjuang untuk peningkatan jumlah kursi di masing-masing daerah. "Pasti efek elektoral itu ikut terpengaruh, bukan Gerindra saja, tetapi semua akan ikut menjadi berpengaruh tergantung nanti mana elektoral Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi," tandasnya.

CAWAPRES PRABOWO SUBIANTO - Prabowo bersama Cak Imin. Yenny Wahid sebut keluarga Gus Dur tak akan dukung Prabowo jika Cak Imin menjadi cawapres. Jawaban Gerindra terkait pernyataan putri Gus Dur tersebut.
CAWAPRES PRABOWO SUBIANTO - Prabowo bersama Cak Imin. Yenny Wahid sebut keluarga Gus Dur tak akan dukung Prabowo jika Cak Imin menjadi cawapres. Jawaban Gerindra terkait pernyataan putri Gus Dur tersebut. (Instagram prabowo)

Rakernas PAN

Ketua DPW PAN Kaltim, Sigit Wibowo menegaskan, seluruh kader di daerah tentunya siap merapatkan barisan mengawal keputusan DPP berkaitan dengan Pilpres 2024. Rupanya, dari pengalaman yang lalu-lalu, PAN telah terbiasa berkoalisi dengan Ketum Partai Gerindra ini, sehingga elektabilitas dindaerah juga terkerek naik.

"(PAN) Sudah beberapa kali berkoalisi., Prabowo-Hatta lalu Sandiaga Uno juga, dibilang menguntungkan, memang tahun 2019 ada signifikan suara saat Prabowo-Sandi, ini pengalaman," kata Sigit, Senin (14/8).

Selain efek domino dari koalisi, sebenarnya perjuangan juga dilakukan kader PAN di bawah. Pada level grassroot, kader sebetulnya ditekankan untuk bekerja keras dalam memenangkan siapa pun yang ditetapkan DPP PAN, ini juga untuk kepentingan suara dan perolehan kursi di level daerah. "Jadi umpamanya kader sendiri loyo bagaimana meningkatkan jumlah suara dan kursi," imbuh Sigit.

Usai penetapan dukungan ini, Sigit menyampaikan bahwa Ketum Zulkifli Hasan akan kembali bertemu seluruh DPW dan DPD seluruh Indonesia. Pembahasan tentunya terkait keputusan DPP memilih Prabowo untuk diusung menjadi Pilpres, termasuk bagaimana kelanjutan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Agustus akhir ini kita juga ada pertemuan, pada Rakernas sebelumnya kita memberikan mandat kepada Ketum untuk menjalin komunikasi dan keputusan, artinya ada keputusan, lalu mensosialisasikan," terangnya.

Baca juga: Peristiwa Kudeta PKB Terhadap Gus Dur Kembali Diungkit Yenny Wahid, Cak Imin: Barang Lawas

Menyinggung siapa sosok wapres yang akan diusulkan mendampingi Prabowo, Sigit mengatakan bahwa sikap di daerah khususnya Kaltim tetap berpegang pada usulan saat Rakernas PAN di Semarang Februari 2023 lalu. "Kalau Ketum menyampaikan kepada kami tidak maju, tetapi memang santer di internal kita Pak Erick Thohir Cawapres-nya dari rakernas lalu," tandas Sigit.                     

Sementara itu, Ketua DPW PAN Kaltara, Ibrahim Ali menegaskan, juga menegaskan secara hirarki di jajaran ke bawah akan mengikuti keputusan dari Pusat. Ibrahim mengatakan, setelah DPP memutuskan mendukung Prabowo, maka akan menjadi perintah ke jajaran pengurus DPW, DPD hingga DPRt (ranting) untuk mendukung apa yang menjadi keputusan DPP.

"Dari pelaksanaan Muswil, Rakerwil hingga rakernas, kita semua sudah bersepakat bahwa apapun, siapa pun calon presiden yang didukung oleh DPP PAN, akan didukung sepenuhnya oleh para pengurus dan kader PAN hingga di jajaran bawah," ungkap pria yang kini menjabat sebagai bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) itu.

Pasca adanya keputusan tersebut, kata Ibrahim, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi hingga ke jajaran kepengurusan di bawah.  "Ketum DPP PAN, Zulkifli Hasan sudah resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Untuk itu, ini menjadi perintah kepada pengurus PAN untuk bekerja keras, bagaimana kita memenangkan Prabowo pada Pemilu Presiden 2024 mendatang," tegasnya.

Dalam konsolidasi nanti, lanjut Ibrahim, dirinya akan menekankan kepada semua pengurus dari DPW, DPD, DPC hingga DPRt untuk merapatkan barisan, bekerja keras demi pemenangan PAN dan Prabowo sebagai Presiden RI.

"Keputusan ini adalah bukan hanya keputusan DPP. Tapi keputusan semua kader PAN. Saya selaku ketua DPW akan memerintahkan semua pengurus hingga DPRt, mari kita kerja keras untuk memenangkan Prabowo di Kalimantan Utara," tandasnya.

Baca juga: Peristiwa Kudeta PKB Terhadap Gus Dur Kembali Diungkit Yenny Wahid, Cak Imin: Barang Lawas

Sosok Cawapres

Setelah PAN dan Golkar resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024, kini tujuan beralih kepada siapa sosok yang bakal diajukan menjadi bakal calon wakil presiden. Saat ini terdapat 4 partai politik yang mendukung Prabowo melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Partai politik itu adalah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Golkar. Dengan bergabungnya PAN dan Golkar maka KKIR saat ini mempunyai kekuatan suara cukup besar. Tercatat terdapat 4 partai yang lolos di parlemen bergabung di dalam KKIR yakni Gerindra, PKB, Golkar, PAN.

Sedangkan partai non parlemen yang mendukung KKIR adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Aceh dengan status partai lokal.

Jika dilihat dari persentase masing-masing perolehan suara parpol anggota KKIR dalam Pemilu 2019 silam, koalisi itu sudah meraih 42,01 persen suara dari partai yang berada di parlemen, atau 265 dari 575 kursi di legislatif.

Persentase itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen, seperti ditetapkan dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut hasil Pemilu 2019, Gerindra mendapatkan 12,57 persen suara, PKB mendapatkan 9,69 persen suara, Golkar mendapatkan 12,31 persen suara, PAN meraih 6,24 persen suara.

Baca juga: Terbaru! Partai PAN dan Golkar Gabung PKB-Gerindra, Resmi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

KKIR juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulang Bintang (PBB) yang mempunyai 0,79 persen perolehan suara dalam pemilu 2019 lalu.

PKB yang sejak awal menggagas KKIR bersama Gerindra menyodorkan sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) buat dipilih menjadi bakal cawapres Prabowo. Akan tetapi, persoalannya adalah elektabilitas Muhaimin dinilai kurang mumpuni buat memberikan insentif elektoral kepada Prabowo.

Dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan pada 31 Maret sampai 4 April 2023 lalu, elektabilitas Muhaimin berada di angkat 1,9 persen. Sementara itu, dalam survei Indikator Politik Indonesia pada 8-13 April 2023 memperlihatkan elektabilitas Muhaimin juga berada di urutan bawah yakni 2,8 persen.

Di sisi lain, PAN sejak beberapa waktu lalu gencar menyodorkan Erick Thohir sebagai kandidat bakal cawapres. Elektabilitas Erick pun selalu berada dalam posisi 3 besar di dalam hasil jajak pendapat lembaga survei terkait kandidat bakal cawapres 2024.

Dalam survei LSI pada pada 31 Maret sampai 4 April 2023, Erick menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 13 persen. Sementara di atas Erick terdapat sosok Sandiaga Salahuddin Uno dengan elektabilitas 18,9 persen, dan Ridwan Kamil di puncak dengan 19,6 persen.

Dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 8-13 April 2023 juga menunjukkan elektabilitas Erick Thohir sebagai kandidat bacawapres berada di posisi 3 besar dengan 11,8 persen. Menurut survei Indikator, elektabilitas Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres juga berada di posisi puncak dengan 19,7 persen. Di bawahnya terdapat Sandiaga Uno dengan elektabilitas mencapai 18,4 persen.

Kemungkinan proses perundingan di antara para partai anggota KKIR bakal alot buat menentukan sosok bakal cawapres.  Sebab selain Gerindra, semua partai memiliki posisi tawar tersendiri. Contohnya PKB. Mereka yang pertama kali menggagas koalisi itu dengan Gerindra dan bahkan sudah mendirikan sekretariat pemenangan bersama.

Akan tetapi, jika dilihat dari persentase masing-masing perolehan suara parpol anggota KKIR dalam Pemilu 2019 silam, maka PKB yang mendulang 9,69 persen suara kalah dari Golkar. Golkar menjadi partai dengan persentase suara terbesar kedua di KKIR.

Dalam Pemilu 2019 partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan 12,31 persen suara. Selain itu, Golkar juga bisa mengajukan sosok kadernya yakni Ridwan Kamil dan Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo.

Akan tetapi, elektabilitas Airlangga dalam beberapa hasil survei berada di luar posisi 10 besar. Sedangkan PAN memiliki persentase suara paling kecil di KKIR, yakni 6,24 persen suara. Akan tetapi, mereka mempunyai kandidat yang diunggulkan yakni Erick Thohir buat disodorkan kepada Prabowo buat dipilih menjadi bakal cawapres.

Apalagi elektabilitas Erick juga selalu berada pada posisi 3 besar kandidat bakal cawapres. Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, penentuan sosok bakal cawapres Prabowo memang bakal menjadi hal yang mesti dipecahkan oleh seluruh anggota KKIR.

"Tantangan saat ini bagi koalisi partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto adalah mencapai titik temu konsensus siapa figur bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto," kata Bawono dalam keterangannya.

Bawono menilai wajar jika partai-partai pengusung Prabowo Subianto berhadap kader terbaik mereka atau figur memiliki kedekatan politik dengan mereka dapat digandeng menjadi pendamping bakal cawapres. "Agar mereka memperoleh efek ekor jas dalam pemilu 2024 mendatang," ujar Bawono. (uws/faw/kps)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved