Berita Nasional Terkini

Respon Prabowo saat PDIP Sebut Food Estate Program Jokowi sebagai Proyek Kejahatan Lingkungan

Menhan Prabowo Subianto balas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang sebut food estate program Presiden Joko Widodo sebagai proyek kejahatan lingkungan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto usai menerima tamu pengacara Hotman Paris di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto balas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang sebut food estate program Presiden Joko Widodon (Jokowi ) sebagai proyek kejahatan lingkungan.

Program Food Estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Jokowi kini tengah menjadi sorotan.

Partai sang presiden pun turut mengkritik keras program yang dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto itu.

Kritik PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebut food estate jadi bagian proyek kejahatan lingkungan.

Pemimpin Proyek eood Estate, Prabowo Subianto pun ditanya wartawan terkait pernyataan Hasto tersebut.

Baca juga: Kritik Keras PDIP untuk Jokowi, Sebut Food Estate Proyek Kejahatan Lingkungan, Nama Prabowo Terseret

Prabowo Subianto enggan mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

“Yang bener?” kata Prabowo sambil berjalan dan seakan mempertanyakan kebenaran pernyataan Hasto tersebut, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Adapun pernyataan Hasto soal food estate disampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Nasib Food Estate pada 3 Daerah di Kaltim, Bukan Pakai Lahan yang Terlantar 

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua.

Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Namun, program ini juga telah dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Presiden Jokowi (tengah) dan Ibu Negara Iriana (kiri) melakukan penanaman bawang merah di lokasi food estate di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2021). Food estate merupakan program strategis pembangunan pertanian nasional tahun 2021 sebagai upaya menaikkan cadangan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Presiden Jokowi (tengah) dan Ibu Negara Iriana (kiri) melakukan penanaman bawang merah di lokasi food estate di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2021). Food estate merupakan program strategis pembangunan pertanian nasional tahun 2021 sebagai upaya menaikkan cadangan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (SETPRES/AGUS SUPARTO)

Program Strategis Nasional

Program food estate atau yang dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.

Kebijakan yang digagas Jokowi ini bahkan menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Dikutip dari laman setkab.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.

Petani eks Program PLG Sejuta Hektare masa orde baru yang turut dilibatkan dalam program food estate Desa Talio Kabupaten Pulangpisau, Kalteng. (Tribunkalteng.com/Fathurahman)

Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini mencakup, komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.

Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.

Sedangkan penggarap proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda.

Lumbung pangan di kawasan Sumba Tengah, NTT misalnya. Dikutip dari laman pertanian.go.id, lumbung pangan di Sumba Tengah difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung.

Sedangkan lumbung pangan di Gresik, Jawa Timur, difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Jokowi Tunjuk Prabowo

Saat gagasan lumbung pangan mulai dikampanyekan, Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah.

Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020), dikutip dari Kontan.

Baca juga: Proyek Food Estate di Bulungan Terkendala Infrastruktur, Kini Pemprov Kaltara Tawarkan ke Investor

Adapun pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektare, yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektar.

Pada 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektare.

Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate.

Menurutnya, Kementerian Pertanian tetap akan menjadi leading sector-nya.

"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI SINI

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved