Sejarah Hari Konstitusi Republik Indonesia yang Diperingati Setiap 18 Agustus

Melansir dari kompas.com, ketika itu MPR dipimpin oleh Hidayat Nurwahid.

MPR mengusulkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia.

Usulan ini mendapat respons baik dari Presiden keenam Republik Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi dalam Keputusan Presiden No 18 Tahun 2008 pada 10 September 2008.

Konstitusi tertinggi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD), dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalui sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 dan rapat besar BPUPKI tanggal 13-16 Juli 1945.

BPUPKI menetapkan Rancangan Undang-Undang Dasar dan Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai langkah penting untuk pembentukan Indonesia merdeka.

Namun, badan ini dibubarkan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodinignrat pergi ke Saigon untuk menerima pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Delegasi Indonesia tiba di Saigon tanggal 10 Agustus dan tanggal 12 Agustus 1945, diterima oleh Marsekal Hisaichi Trauchi di Dallat.

Pada saat itulah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

Marsekal menjelaskan bahwa tanggal kemerdekaan akan ditentukan oleh Tokio dan untuk itu di Jakarta harus dibentuk PPKI.

PPKI berjumlah 21 orang diketuai oleh Soekarno dan Moh Hatta sebagai wakil ketua.

Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah pada tentara sekutu.

Dengan demikian Jepang sudah tidak bisa lagi untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia yang semula dijanjikan akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1945.

Memanfaatkan situasi ini akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.