Pemkab dan Kemenko Polhukan Upaya Selesaikan Blank Spot di Berau

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau melangsungkan pertemuan dengan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Kemaanan (Kemenko Polhukam) RI membahas pematangan penuntasan blankspot atau wilayah tanpa jaringan di Kabupaten Berau.

Assiten III Setkab Berau bidang Administrasi Umum, Maulidiyah menuturkan kunjungan Kemenkopolhukam RI yang diketuai Assisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsekal Madya (Marsma) Budi Eko Pratomo beserta jajaran beberapa kementrian serta penyedia layanan jaringan telekomunikasi dan kelistrikan jadi angin segar untuk Berau.

“Tentu memberi warna kepada berau setidaknya stakholder lainnya bisa hadir dari berbagai kementrian untuk menuntaskan beberapa permasalahan di Berau,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (20/9/2023).

Maulidiyah menegaskan pertemuan ini untuk mendorong percepatan penuntasan serta meminta bantuan, untuk penyelesaian pembangunan menara BTS serta menuntaskan bandwitdh rendah di beberapa lokasi.

Baca juga: Alternatif Liburan Akhir Pekan, Berkunjung ke Tulung Ni Lenggo Berau

Baca juga: TP PKK Berau Jenguk Anak yang Lahir saat 17 Agustus 2023

“Prioritas kita di wilayah pesisir hingga pedalaman,” tegasnya.

Selain itu, prioritas ini dilakukan lantaran salah satu kepentingannya Kaltim sebagai IKN dan Kabupaten Berau merupakan penyangganya terutsma pada sektor pariwisata.

Tentunya diperlukan jaringan telekomunikasi dan listrik yang optimal.

Terpisah, Assisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma Budi Eko Pratomo mengatakan dari pertemuan itu mendapdtkan masukan bahaa pembangunan Towe BTS dimana yang sudah direncanakan dan belum terbangun.

“Ada juga masukan bahwa menara sudah terbangun tetapi bandwitdh atau kecepatan internetnya rendah. Itu jadi catatan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, bahwa proses hukum yang tengah berlangsung terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika non aktif, Jhony G Plate tidak menghalai program penghapusan blankspot melalui Bakti Kominfo tetap berjalan.

“Presiden sendiri menyampaikan kalau ada masalah prorgram tetap berlanjut, yang masalah di selesaikan pembangunan tetap lanjut,” tegasnya.

Pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan, namun komitmen pemerintah melalui Program Bakti Kominfo tetap berjalan.

“Kita menghormati proses hukum, tetapi yang bisa dilaksanakan, pembangunan BTS dilanjut sesuai arahan presiden,” ujarnya.

Terkait usulan terbangunnya tower BTS namun kecepatannya rendah, pihaknya akan segera melakukan kordinasi dengan operator.

Hasil pertemuan itu juga akan dilanjut dengan pembahasan pada tingkat pusat nantinya.

Apalagi, dirinya juga menyebut bahwa Berau sebagai penyangga IKN memerlukan jaringan telekomhnikasi yang apik.

Baca juga: Upaya Penurunan Stunting, Wabup Berau Minta Peran OPD Lebih Aktif

“Berau juga harus dibangun, Berau penyangga IKN,” tegasnya.

Permasalahan yang harus diselesaikan segera adalah suplai kelistrikan yang harus dimaksimalkan. Namun, dalam oertemuan itu juga sudah dipastikan Berau memiliki tambahan daya mencapai 7 Megawatt.

Hal ini disampaikan menjadi prioritas, lantaran Berau sebagai penyangga IKN, memiliki potensi wisata yang melimpah sehingga bisa menjadi opsi berlibur bagi masyarakat IKN tak terlepas Presiden RI dan jajarannya.

“Yang paling dekat kan Pulau DeraWan dan Pulau Maratua, kenapa tidak itu kita kembangkan. Itu kesempatan untuk Berau bisa tingkatkan infrastruktur maupun telekomunikasi,” pungkasnya. (*)