Upaya Penurunan Stunting, Wabup Berau Minta Peran OPD Lebih Aktif

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berupaya untuk melakukan penurunan prevalensi stunting melalui rapat koordinasi (Rakor) rapat tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan rencana rembug stunting.

Wakil Bupati Berau, Gamalis hadir sekaligus membuka rakor percepatan TPPS Berau mengatakan pemerintah berkomitmen menempatkan stunting sebagai musuh yang harus dikalahkan.

Sebab stunting efeknya tidak hanya sekarang, tetapi dalam jangka panjang.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 bahwa angka prevalensi stunting Kabupaten Berau yakni 25,7 persen, angka tersebut menurun hingga 21,6 persen pada tahun 2022.

"Karena yang kita semua tahu bahwa permasalahan stunting merupakan prioritas nasional," ungkapnya Kepada Tribunkaltim.co, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Selain Karena IKN Nusantara, Kenaikan Jumlah Penerbangan Internasional Kaltim Dipicu Haji dan Umrah

Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Dimana berada di atau di bawah standar WHO (20 persen). Dan tahun 2030 Indonesia bebas stunting.

Berdasarkan SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya.

"Namun kita tidak boleh berbesar hati, namun angka stunting kita masih di atas 20 persen," ujarnya.

Dirinya mengatakan, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.

"Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu Lembaga atau OPD saja," tuturnya.

Bukan tanpa alasan bahwa komitmen menjadi pilar pertama dalam Percepatan Penurunan Stunting. komitmen yang kuat sangat penting yang mencakup yakni pertama menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di setiap OPD yang tercantum didalam SK, kedua, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan ketiga, komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Baca juga: Perdana Setelah Alur Praktik Dirubah, 12 Penyandang Disabilitas Dapat SIM di Polresta Samarinda

"Saya meminta Kepada perwakilan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Berau, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan," katanya.

Sebab keterlibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting.

Dirinya mengatakan, dalam rakor ini, TPPS akan melakukan pengisian WEB BINA BANGDA yang terdiri dari 8 aksi konvergensi yakni Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa.

Lanjut, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Stunting dan Review Kinerja Tahunan.