Merekam Sulit dan Ekstremnya Akses Jalan di Malinau Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Ekspedisi ke wilayah perbatasan Indonesia Malaysia dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 RI.

Diharapkan warga dapat membuka mata pemerintah akan keterisolasian wilayah khususnya di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Ekspedisi HUT Kemerdekaan ke-78 RI ke Tapal Batas oleh pejabat pemerintahan di Kabupaten Malinau termasuk Gubernur Kaltara.

Merekam sulit dan ekstremnya medan jalan di Malinau. Jalur-jalur jalan terjal.

Baca juga: 3 Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Malinau Dievaluasi dari Sisi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tak ada jaringan telekomunikasi, hingga bahaya yang mengancam keselamatan nyawa pengendara, bukan sehari dua dirasakan warga.

Jalanan berlumpur dan arus deras sungai merupakan rutinitas sehari-hari yang dirasakan warga rumpun Kecamatan Apau Kayan, termasuk di Sungai Tubu dan Mentarang Hulu.

Warga Apau Kayan, Hendrik, menerangkan sedemikian gambaran keseharian masyarakat di pedalaman dan perbatasan Malinau sejak bertahun-tahun lamanya.

Meskipun tersedia Subsidi Ongkos Angkut atau SOA saat ini, masyarakat masih harus melalui jalan darat, terutama memasok bahan pokok.

Baca juga: Pemdes Muara Pasir Kerap Terima Keluhan Soal Jalan Rusak, Berimbas ke Fasilitas Kesehatan Warga

"Kami dengar selain Bupati kemarin, ada juga perjalanan Pak Gubernur lewat Semamu (Mentarang Hulu). Jadi inilah yang kami rasakan selama ini," ujarnya kepada TribunKaltara.com melalui telepon seluler, Minggu (20/8/2023).

"Kami berharap betul ada perubahan setelah kunjungan, beliau menyuarakan nasib kami," ungkapnya lagi.

Hendrik yang kesehariannya memasok bahan pokok ke wilayah pedalaman menerangkan, sampai kapanpun, persoalan yang sama akan terus menghantui masyarakat.

Warga meminta perhatian yang sama untuk porsi pengerjaan jalan nasional, Long Bagun - Sungai Boh.

Baca juga: Perbaikan Jalan di Apau Kayan Malinau Terhambat Izin Usaha Kawasan Hutan

Sebagaimana perhatian jalan nasional Malinau-Krayan yang diprioritaskan pemprov saat ini.

Diwawancarai terpisah, Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala menerangkan dirinya terus berupaya mendorong upaya yang sama melalui jalur legislasi.

Belum ada gambaran jelas mengenai kapan Jalur jalan paralel perbatasan dikerjakan Pemerintah RI.