AHY Merasa Dikhianati, Terungkap Sejak Kapan Cak Imin Dibidik jadi Wakil Anies Baswedan Capres 2024?

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar duet Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar mengejutkan, terjawab sudah sejak kapan Cak Imin dibidik jadi Wakil Anies Baswedan Capres 2024?

Deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024 akan digelar hari ini, Sabtu (2/9/2023).

Rencananya, deklarasi digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pukul 14.00 WIB.

Agenda ini tertuang dalam surat undangan yang diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada 1 September 2023.

Baca juga: Jadwal Pendaftaran Capres 2024 dan Elektabilitas Anies, Ganjar dan Prabowo di Survei Pilpres 2024

Surat tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda.

"Iya," kata Huda kepada Kompas.com, Sabtu (2/9/2023).

Sebelumnya, PKB menyatakan menerima tawaran Nasdem untuk menduetkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, dengan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Keputusan itu diambil usai DPP PKB menggelar rapat pleno di markas PKB, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023) pagi.

"Terkait dengan tawaran Nasdem, kerja sama dengan Nasdem, maka tadi pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerja sama dari Nasdem," ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di kantor DPP PKB.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Andi Muawiyah mengatakan, PKB memutuskan untuk menerima tawaran menduetkan Anies Baswedan dengan Cak Imin demi mempertahankan martabat partai.

Maka dari itu, PKB tidak berbicara mengenai apakah mereka keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto atau tidak.

“Tentu saja karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal, seperti Anda semua tahu. Karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap akan melakukan sesuatu untuk martabat partai PKB," ujar Andi saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Adapun PKB sedianya berkoalisi dengan Partai Gerindra sejak Agustus 2022.

Kedua partai sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung pencapresan Prabowo.

Belakangan, Prabowo mendapat dukungan tambahan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Anies Baswedan sebelumnya didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, karena Anies menggandeng Muhaimin sebagai cawapres, Demokrat memutuskan mencabut dukungan.

Terjawab Sudah Sejak Kapan Cak Imin Dibidik jadi Cawapres Anies?

Kontestasi Pilpres 2024 dikejutkan dengan kabar dipilihnya Muhaimin Iskandar secara sepihak oleh Partai NasDem sebagai cawapres Anies Baswedan.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Partai Demokrat yang merasa sangat dikhianati oleh sikap NasDem dan Anies.

Baca juga: Anaknya Dikecewakan, SBY Sindir Pak Lurah dan Musang Berbulu Domba, Singgung Jokowi dan Anies?

Padahal, Demokrat bersama PKS merupakan partai yang telah sejak awal menyatakan bagian dari Koalisi Perubahan yang sepakat mengusung Anies sebagai capres.

Menanggapi situasi tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai, keputusan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar telah memporakporandakan formasi politik menjelang Pilpres 2024.

“Pasangan Anies dan Imin (Muhaimin) merupakan kejutan politik yang porakporandakan skema formasi koalisi politik,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Pasalnya, Nasdem dan PKB sudah cukup memenuhi persyaratan 20 persen ambang batas untuk mengikuti kontestasi pilpres

Menurut Ginting, dengan skema formasi Anies berpasangan dengan Muhaimin, maka otomatis PKB akan keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto.

Padahal PKB merupakan partai politik kedua setelah Gerindra yang menyatakan bakal mengusung Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.

Di sisi lain, akan terjadi gejolak politik yang besar di Koalisi Perubahan dan Persatuan.

“Bagaimana Nasib Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS)? Apakah akan tetap berada dalam koalisi mendukung Anies Baswedan atau berpindah haluan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan majelis tinggi Demokrat dan majelis syuro PKS,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.

Lebih lanjut, dia menilai pertarungan politik di dalam Koalisi Perubahan memang cukup keras, terutama antara NasDem dengan Demokrat.

Dia melihat NasDem sejak awal lebih menginginkan bakal cawapres Anies berasal dari kubu Nadhdliyin.

Dan saat ini salah satu tokoh Nahdliyin yang berpengaruh yakni Cak Imin yang memiliki kendaraan politik selaku Ketua Umum PKB.

Di sisi lain, Demokrat menginginkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapresnya.

“Sejak awal Anies memang disokong dan dideklarasikan NasDem. Setelah itu Demokrat dan PKS ikut mendukung dan mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

Karena itulah Demokrat berharap posisi bakal cawapres adalah AHY.

Baca juga: Berita Terbaru Wakil Anies Baswedan Capres 2024 Hari Ini dan Pengumuman Deklarasi Pasangan AMIN

Sementara PKS sudah bersedia untuk tidak menempatkan kadernya sebagai bakal cawapres,” ujar Ginting.

Menurutnya, jika Demokrat maupun PKS tidak setuju dengan keputusan sepihak NasDem, kedua partai politik itu dalam posisi tawar yang lemah.

Sebab, Demokrat dan PKS tidak cukup untuk bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres.

Mereka harus bergabung dengan koalisi yang ada, mendukung Poros Anies, Poros Ganjar atau Poros Prabowo.

“Dengan telah diumumkannya pasangan Anies dan Muhaimin, maka inilah pasangan pertama yang bisa maju dalam pilpres,” kata Ginting, seperti dilansir TribunJakarta.com di artikel berjudul NasDem Usung Anies-Cak Imin di Pilpres, Pengamat: Sejak Awal Surya Paloh Incar Nahdliyin.

SBY Sebut Demokrat Kena Prank

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Demokrat terkena prank oleh "musang berbulu domba".

Adapun Demokrat merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai Nasdem terkait isu Anies tiba-tiba memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.

"Ada dua yang menarik bagi saya, ini kata-katanya seperti ini, 'Aku tahu politik itu banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget', ini. Korbannya AHY dan Demokrat," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba," kata dia.

SBY mengaku tiba-tiba teringat dengan istilah musang berbulu domba lantaran itu merupakan pribahasa lama.

Menurut dia, ketika masih duduk di bangku SD dan SMP dulu, memang banyak pribahasa. SBY mengatakan, musang berbulu domba ketika di depan bersikap baik, manis, lembut, dan penuh persahabatan.

"Tapi di balik itu, kalau kita lemah dan lengah, kita akan dicaplok dan dimakan habis. Pribahasa musang bukan orang. Mungkin tafsirnya kita ditikung seperti itu, seperti pribahasa ini," ucap SBY.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia.

SBY Ungkap Ada Menteri Jokowi Ajak Demokrat Koalisi dengan PKS-PPP: "Pak Lurah" Sudah Tahu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melobi Demokrat untuk membentuk poros baru.

SBY mengatakan, menteri tersebut mengajak Demokrat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak koalisi yang baru," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," katanya melanjutkan.

SBY lantas mengungkapkan, menteri tersebut bergerak atas dasar inisiatifnya, dan sudah diketahui oleh "Pak Lurah".

"Yang bersangkutan mengatakan, 'yang disampaikan itu inisiatif, ini sudah sepengetahuan Pak Lurah'. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan," ujar SBY.

Ia kemudian menyebut bahwa lobi menteri itu sebagian merupakan informasi baginya, tetapi sebagian lain sudah fakta.

SBY mengatakan, Demokrat tertarik dengan informasi berkaitan dengan gerakan, manuver, hingga proses politik.

"Katanya ada mastermind-nya, saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya untuk menjalankan, informasinya," kata SBY.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS