DPRD Samarinda Hearing dengan Dinsos Samarinda, Bahas Lanjutan Program Orangtua Asuh

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda lakukan hearing dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda, di ruang rapat Lantai 1 DPRD Samarinda, Rabu (6/9/2023).

Dalam kegiatan hearing tersebut, di antaranya pembahasan utamanya mengenai lanjutan program orang tua asuh yang telah digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Dinsos Samarinda.

Kegiatan itu, dihadiri Wakil Ketua Muhammad Rudi, dan dari Komisi IV DPRD Samarinda, serta perwakilan Dinsos Samarinda, yakni Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Sofyan.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Muhammad Rudi mengatakan bahwa dalam hearing pada kali ini membahas upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Tepian julukan Kota Samarinda.

Baca juga: Kondisi Terkini Pekerja Bangunan di Gunung Telihan Bontang yang Tersetrum Listrik

"Program orang tua asuh ini, untuk mengangkat anak-anak yang berada di garis kemiskinan ekstrem," ungkapnya saat diwawancarai TribunKaltim.co seuasai kegiatan.

Rudi mengingatkan agar lakukan pendataan dengan akurat agar validasi anak-anak yang memang berada dalam garis kemiskinan itu sesuai, sehingganya mereka juga dapatkan hak-haknya sosialnya.

"Jadi data yang di rekap itu harus bener-benar valid. Itu juga harus secepatnya dilakukan. Setelah dapat, maka akan disinkronkan data-data semuanya," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Agus Sofyan menerangkan tujuan dari program ini ialah menjadi orang tua asuh bagi anak miskin ekstrem di Samarinda.

Di mana, tujuannya pula bukanlah memberikan bantuan uang kepada anak-anak tersebut setiap bulannya, tetapi lebih kepada pengawasan terhadap anak itu agar tetap bersekolah.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran di Muara Kaman Kukar, Warga Panik Berlarian Selamatkan Barang

"Kalaupun memberikan bantuan, maka bantuannya hanya dilakukan di awal tahun ajaran baru tetapi tidak setiap bulannya," ucapnya.

Lebih lanjut, sebutnya berdasarkan hasil validasi yang dilakukan di lapangan yang terakhirnya pada bulan April 2023 ini, bahwa ada 1405 anak di Kota Tepian yang termsuk dalam miskin ekstrem.

"Hasil itu validasi dari tim itu, ekstrem itu baru jumlah yang berdasarkan validasi di lapangan. Itu belum lagi validasi yang ke sekolah," tuturnya.

Karena dengan rentan waktu validasi sekitar tiga bulan dari April lalu, sehingganya masih memungkinkan perlunya untuk dilakukan lagi validasi di sekolahan-sekolahan, guna memastikan anak itu bersekolah.

"Nantinya sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu disusun Juknis (Petunjuk Teknis) nya, mekanismenya, dan pemantauannya," imbuhnya. (*)