Tribun Kaltim Hari Ini
ASN PPU Diverifikasi, Otorita IKN Hanya Pilih Pegawai yang Punya Kompetensi
Pemkab PPU bersiap menyerahkan pegawai dan aset yang berada di Kecamatan Sepaku dan masuk IKN Nusantara ke Otorita IKN.
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bersiap menyerahkan pegawai dan aset yang berada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah IKN Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Seluruh aset tanah dan bangunan serta pegawai di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN segera diambil alih Otorita IKN, ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Sodikin, di Penajam, Minggu (10/9/2023).
Sesuai aturan, lanjut dia, seluruh aset tanah dan bangunan serta pegawai Pemkab PPU diserahkan kepada Otorita IKN paling lambat 15 Mei 2024.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pendataan dan pencatatan pegawai yang berada di Kecamatan Sepaku.
Diperkirakan sekitar 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer, kata dia, masih diverifikasi.
Otorita IKN menyatakan, pegawai yang diakomodasi adalah pegawai memiliki kompetensi ditentukan Otorita IKN, dan yang tidak
sesuai standar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Namun, jelas dia, pemerintah kabupaten tidak menyetujui keinginan Otorita IKN itu dan seluruh pegawai yang berada di wilayah Kota Nusantara diakomodasi Otorita IKN.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara juga melakukan pendataan dan pencatatan aset milik
pemerintah kabupaten yang masuk Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia itu.
Hasil dari pencatatan aset milik Pemkab Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah IKN Nusantara, menurut dia, nilainya sekitar Rp613 miliar.
Baca juga: Rogoh Rp3,82 Triliun Bangun Gedung LPS di IKN Nusantara, Luhut Ledek Jatah Lahan LPS 1,2 Hektare
Baca juga: IKN Nusantara Jangan Sampai Gerus Entitas Masyarakat Lokal, Putra-putri Daerah Harus Dioptimasi
Baca juga: Mengenal Bendungan Sepaku Semoi di IKN Nusantara yang akan Diresmikan, Ditinjau Jokowi 22 September
Aset-aset tersebut terdiri atas aset tanah dengan nilai Rp15 miliar, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan, jaringan irigasi, dan sejumlah aset lainnya.
Bukan hanya aset tanah dan bangunan, tetapi juga pegawai yang ada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah IKN Nusantara akan diserahkan jika nantinya diambil alih pemerintah pusat, tambah Sodikin.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah peluang kerja sama dan investasi antara Indonesia dan Italia.
Salah satunya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembahasan tersebut dilakukan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan PM Italia, Giorgia Meloni di sela-sela KTT G20 yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Minggu, (10/9/2023).
Jokowi mengundang Italia untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, infrastruktur hijau dan pembangunan IKN.
Baca juga: 3 Bentuk Investasi Alfamart di IKN Nusantara, Ada Pemberdayaan UMKM Lokal
“Saya juga undang Italia untuk kembangkan ekosistem EV, infrastruktur hijau dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dalam keterangan resmi.
Dalam bidang investasi, Jokowi juga menyambut baik peningkatan investasi oleh Italia ke Indonesia, salah satunya melalui peresmian pabrik Piaggio pada tahun lalu.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Italia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Presiden berharap komitmen tersebut dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat.
“Saya harap komitmen segera diimplementasikan karena dukungan mobilisasi pendanaan adalah elemen penting
transisi energi,” ujarnya.
Baca juga: Blak-blakan Isran Noor Ngomong Dominasi Investasi China, Pabrik Semen di Kutim Support IKN Nusantara
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Presiden Jokowi juga meminta dukungan PM Meloni atas keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Setidaknya, selama pertemuan bilateral dengan beberapa negara lainnya, Jokowi juga menawarkan investasi IKN kepada Prancis.
Jokowi mengapresiasi langkah Presiden Perancis Emmanuel Macron yang telah ikut serta dalam pembangunan IKN.
“[Terkait] investasi di sektor strategis saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LoI [Letter of Intent] untuk dukung pembangunan IKN,” ucapnya.
Jokowi berharap kesepakatan antarkedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat.
Baca juga: Jokowi disebut akan ke IKN Nusantara 22 September, Tinjau Bendungan Sepaku Semoi sebelum Peresmian
Adapun, Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, dan Alternate Chair of Asean- BAC, Bernardino Vega, mengutarakan bahwa total letter of intent (LOI) yang telah diterima IKN hingga saat ini mencapai 270.
Dari jumlah tersebut, 202 di antaranya datang dari perusahaan yang ada di kawasan ASEAN.
“Termasuk yang Borneo itu adalah dari Malaysia. Malaysia jika kita lihat pertambahannya dari 11 LOI [saat] pertama-tama sudah menambah jadi 19 LOI,” usai Borneo Business Roundtable di Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (5/9/2023). (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.