Deputi IKN Nusantara Alimuddin Didukung 7 Ormas Kedaerahan Jabat Pj Gubernur Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Deputi Sosial Budaya, Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Alimuddin mendapat dukungan untuk menjabat Pj Gubernur Kaltim, pengganti Isran Noor.

Bertempat di Cafe Banana, Jalan Teuku Umar Kota Samarinda, sebanyak 7 ormas kedaerahan Kalimantan Timur menyuarakan aspirasinya, Minggu (24/9/2023), memberikan dukungan kepada Alimudddin untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Kaltim.

Aspirasi disampaikan melalui surat pernyataan secara kolektif dari 7 ormas Kedaerahan yang tergabung.

Pernyataan memohon kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjatuhkan pilihannya kepada Alimuddin.

Baca juga: Pandangan Hadi Mulyadi untuk Pj Gubernur Kaltim, Singgung Tugas di Kalimantan Timur Berat

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud Enggan Beberkan Tiga Usulan Pj Gubernur ke Kemendagri

Kepala Adat Besar di Tanah Kutai IKN, H. Adear Ade, mewakili beberapa ormas yang tergabung menjelaskan alasan mengapa ingin Alimuddin bisa ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kaltim.

Menurutnya, Alimuddin merupakan pejabat setingkat kementerian yang juga merupakan putra asli daerah.

"Mohon aspirasi kami bisa didengarkan, karena setidaknya siapa yang menjabat, wajib mengetahui bagaimana kondisi di Kaltim dan masyarakatnya," ungkap Adear, Minggu (24/9/2023).

Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi diketahui, akan purna tugas 1 Oktober 2023.

Adear juga telah mengetahui nama-nama usulan dari DPRD Kaltim serta Pemerintah Pusat.

"Kami kembali berharap supaya pak Alimuddin bisa dipercaya, ini merupakan aspirasi masyarakat Kaltim," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Kaltim telah memberikan usulan kepada Mendagri untuk nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim.

5 Nama Telah Dikirim 

- Deputi Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN Alimudin

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin

- Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik

- Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni

- Rektor Unmul Abdunnur

Figur Pusat Menguat

Pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menganalisa bahwa dari sekian nama, figur pusat sangat kuat untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Kaltim gantikan Isran Noor.

Kepentingan pusat makin terasa setelah Pj Bupati PPU diduduki dan ditunjuk langsung oleh pejabat Kemendagri.

Makmur Marbun akhirnya dipilih mengemban tugas memimpin PPU setahun ke depan.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud Enggan Beberkan Tiga Usulan Pj Gubernur ke Kemendagri

Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri tersebut makin menguatkan dugaan bahwa Pj Gubernur akan diisi dari figur pemerintah pusat.

Seperti yang dinilai sebelumnya, jika pemerintah pusat ingin mengamankan kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tentunya untuk menjaga stabilitas proyek yang tengah berlangsung.

Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN.

Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih.

"Tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat," ujarnya.

Kepentingan pemindahan ibu kota negara ini jika figur yang dipilih di luar dari rekomendasi yang ada, terbukti kepentingan pusat yang kuat untuk IKN.

Penunjukan anak buah Tito Karnavian menjadi Pj Bupati, Budiman menduga bakal akan diikuti pada pemilihan Pj gubernur Kaltim.

DPRD Kaltim yang telah memberi rekomendasi, sesuai Permendagri 4/2023, bisa jadi juga bukan nama-nama yang dikirimkan.

Meski, ada figur pilihan dari Kemendagri, Akmal Malik di dalam usulan legislatif.

"Dua kemungkinan, Pj gubernur bisa jadi Pak Akmal Malik, atau mungkin ada orang pusat lain yang bakal didorong," menurut Budiman.

Lebih lanjut, kata Budiman, pemilihan Pj Gubernur Kaltim guna menjaga proyek strategis nasional serta mencari figur berpengalaman menjadi Pj kepala daerah, tentu Akmal Malik kuat untuk direkomendasikan Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo.

Figur daerah menurut Budiman banyak yang potensial, tetapi irisan kestabilan dalam mengamankan politik Kaltim dengan IKN Nusantara jadi satu irisan, tentu harus diisi orang tepat.

Nama-nama figur lokal yang direkomendasikan DPRD Kaltim, bisa saja tidak dilirik Mendagri, pasalnya irisan antara Kalimantan Timur dengan Penajam Paser Utara sangat berdekatan, terlebih Pemiku 2024 makin dekat

Artinya yang ditunjuk di Kalimantan Timur harus orang kuat, kemudian yang ditunjuk di Kaltim bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di seluruh lini di Kaltim.

"Karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat," ujarnya.

"Kepala Otorita, semua tokoh potensial di Kaltim diusulkan, tetapi tidak ada satupun yang dipilih, justru orang lain, artinya ada kepentingan kan," sambungnya Budiman. (*)