Terjawab Sudah Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Hendri Satrio: Mega dan Jokowi Sudah Setuju

Oleh sebab itu, pertarungan antar calon presiden semakin terbuka.

"Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin"

"kinerja dari pemimpin tersebut dan desain bagi masa depan, dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit," ucap dia.

PPP Bantah Keras Isu Bakal Tinggalkan Koalisi PDIP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah dengan tegas diisukan bakal mencabut dukungan dari koalisi PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.

Hal tersebut diungkapkan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono usai rapat konsolidasi dengan para ketum parpol pengusung Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Adapun dukungan PPP sudah sesuai dengan konstitusi partai sebagaimana diputuskan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Yogyakarta sebelumnya.

"Konstitusi partai itu sudah memutuskan pada rapimnas kelima di Yogyakarta bahwa PPP mengusung mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerja sama politik dengan PDIP Perjuangan," ujar Mardiono.

Pihaknya, kata dia, merupakan partai yang taat asas atas keputusan partai. Karena itu, partai sulit untuk mengubah dukungan politik di Pilpres 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Janji Tak Pakai Baju Pink Bila Diajak Basuki Tinjau IKN Nusantara Lagi

Apalagi, dukungan politik tersebut telah disepakati tidak hanya dengan PDIP, tetap juga Hanura dan Perindo.

"Saya sampaikan, bahwa PPP itu usianya sudah 50 tahun dan sejak didirikannya PPP selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Jadi PPP prinsipnya adalah tetap istikamah pada keputusan konstitusi partai," jelas dia.

Meskipun demikian, Mardiono mengatakan keputusan rapimnas tidak haram untuk diubah.

Namun, perubahan tersebut melalui mekanisme panjang, dan tidak bisa mendadak dan sepihak.

"Apakah rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya, mekanismenya apa? setidaknya ada Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti mukernas, (musyawarah kerja nasional) dan itu harus pula keputusan yang diambil secara kolektif (bersama)," tutup dia.

Dibahas para ketum