Hasil Survei Capres/Cawapres 2024: Ganjar dan Prabowo Dominasi Jawa Timur, Anies-Cak Imin Masih No 3

Lalu Anies Baswedan harus puas di peringkat ketiga dengan perolehan 18,3 persen suara dari responden di Jawa Timur.

"Survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo masiih mengungguli dua di antaranya. Pertama Prabowo dan Anies," kata Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo pada hari Minggu (17/9/2023).

Survei bertajuk Peta Politik Jawa Timur Pasca-Deklarasi Pasangan "AMIN" ini melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Sampel diambil secara proporsional dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Koleksi data dilakukan beberapa hari setelah deklarasi Anies-Muhaimin, yaitu 7-12 September 2023 melalui wawancara tatap muka (face to face).

Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekira 2,7 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Baca juga: Akhirnya PDIP Spil Cawapres Ganjar Pranowo Sudah di Tangan Megawati, Tinggal Nunggu Momen yang Tepat

Biodata Muhaimin Iskandar atau Cak Imin

Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, banyak menyedot perhatian publik.

Itu menyusul kesediannnya menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) dari Anies Baswedan.

Cak Imin adalah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan memiliki darah keturunan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif (PPMM) Denanyar Jombang, serta pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri.

Riwayat politik keluarga ini telah membentuk jejak politiknya sejak awal.

Selain berperan aktif di bidang keagamaan, Kiai Bisri juga berkecimpung dalam dunia politik.

Perjalanan politiknya dimulai sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi, lalu menjadi anggota Dewan Konstituante, dan bahkan menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PPP. Pemilu 1971 membawanya kembali ke DPR RI sebagai anggota dari NU.

Kiai Bisri juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang gigih dalam melawan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan pada masa awal Orde Baru.

Dia dan NU menentang RUU tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam.