IKN Jadi Momentum Luar Biasa, Pj Gubernur Akmal Malik Ajak Stakeholder Jadi Bagian Sejarah Indonesia

Dengan adanya IKN, Kaltim juga harus bersyukur karena akan menjadi titik penyebaran pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kaltim sangat penting dalam mencapai Indonesia Maju 2045. IKN adalah momentum yang harus kita sambut dengan baik kita bersatu padu. Ini warisan Pak Isran yang harus kita dukung bersama," tandasnya.

Baca juga: Sertijab Pj Gubernur Akmal Malik, Isran Noor: Saya tak Berani Sampaikan untuk Lanjutkan Program

Segera Berkolaborasi dengan Otorita IKN

Lebih khusus kepada, Akmal Malik, Mendagri Tito memintanya untuk mendorong proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Khusus yang di Kalimantan Timur juga mendorong dan mendukung proses IKN yang sekarang sedang berlangsung, kita tahu IKN ini terletak di Kalimantan Timur, dan kemudian kolaborasi dengan Badan Otorita (IKN) menjadi penting," kata Tito. Selain itu, Tito juga menginginkan Akmal memastikan pemerintahan tetap berjalan.

Akmal, juga diminta Tito untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi prioritas baik nasional maupun daerah. 

"Misalnya tentang penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi," ucap Tito.

Tito juga meminta kepada Akmal untuk mengkonsolidasikan ke dalam dengan Forkopimda, para staf, dan juga para Bupati dan Walikota. 

Karena Akmal adalah seorang birokrat dan ASN yang apolitik, Tito berharap tidak ada sekat-sekat politik dengan para bupati dan walikota.

"Dan tentu agenda yang lain adalah untuk menjaga sistem yang kondusif, situasi kondusif untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 baik pemilu presiden wakil presiden dan legislatif, serta Pilkada 2024, termasuk khusunya masalah anggaran," kata dia.

"Anggaran untuk para penyelenggara, untuk Pilkada harus dimasukan di anggaran dan kemudian membantu KPU l, Bawaslu, penyelenggara untuk mempersiapkan sarana prasarana termasuk kelancaran distribusi logistik," sambungnya.

Tito mengatakan pelantikan Pj Gubernur adalah konsekuensi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada di mana dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur sebelum pilkada serentak tahun depan, maka posisi Gubernur akan diisi oleh penjabat. 

Dia juga memastikan mekanisme penunjukkan Penjabat sudah dilakukan sesuai dengan aturan baik Undang-Undang maupun Permendagri yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku pimpinan sidang Tim Penilai Akhir.

Hal tersebut, kata dia, juga melalui proses yang cukup panjang. 

"Untuk itu, apa yang terjadi hari ini, pada pagi ini, sebagai umat beragama kita meyakini semua kehendak dari Allah SWT. Saya ucapkan selamat bertugas kepada Penjabat yang baru," kata Tito.