Data Intelijen Soal Pertemuan Ketua KPK dengan Syahrul Yasin Limpo, Saut Situmorang: Ketemu 2 Kali

Kemudian Sabtu pekan lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan kasus dugaan pemerasan Pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sudah naik ke tahap penyidikan.

Hal tersebut dilakukan setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Dugaan Korupsi Berjamaah Ala Keluarga Syahrul Yasin Limpo, Seret Istri, Anak Hingga Cucu

Ade menuturkan satu di antara materi penyidikan adalah foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo yang beredar di ruang publik.

Dalam kasus ini, Ade menambahkan, pihaknya juga sudah meminta keterangan dari enam orang saksi yang di antaranya adalah sopir dan ajudan Syahrul Yasin Limpo.

“Perkara ini naik ke penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana dan tersangka. Foto pertemuan yang beredar masuk materi penyidikan. Mohon maaf nilai pemerasan belum bisa dibagikan,” tutur Ade, Sabtu (7/10/2023).

Sementara itu, Presiden Jokowi diminta untuk menonaktifkan pimpinan KPK yang terlibat pemerasan Syahrul Yasin Limpo.

Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, meminta Presiden Jokowi segera menonaktifkan pimpinan Lembaga Antirasuah yang diduga terlibat kasus pemerasan.

Hal tersebut disampaikan Praswad merespons dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada penanganan kasus korupsi di Kementan.

“Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan, seharusnya Presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian,” ujar Praswad, Jumat (6/10/2023).

Menurut dia, ketegasan Presiden Jokowi diperlukan agar penanganan kasus-kasus korupsi oleh KPK benar-benar dijalankan dengan integritas dan independensi.

Baca juga: Akhirnya Firli Bahuri Jawab Tuduhan Peras Syahrul Yasin Limpo, Angka Pemerasan Capai Rp 11,4 T

“Hal tersebut bukan hanya bermanfaat untuk kelanjutan penanganan kasus dugaan pemerasan yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Kepolisian, tetapi juga terhadap integritas dan independensi penanganan kasus korupsi di Kementan yang sedang ditangani KPK,” katanya.

Praswad yang merupakan Ketua IM57+ Institute lebih lanjut berharap kepolisian dapat membongkar dugaan pidana korupsi yang dilakukan pimpinan KPK.

Satu di antaranya adalah dengan segera mengumumkan kepada publik siapa tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Mengingat proses penegakan hukum yang akuntabel dan berintegritas terhadap kasus tersebut memiliki dampak yang serius untuk mendorong pembenahan Komisi Pemberantasan Korupsi serta menunjukkan komitmen kepolisian untuk menerapkan prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum, red),” ujar Praswad.

“Termasuk kepada khususnya pimpinan KPK yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.”