Anies Baswedan Kritik Jabatan Berdasar Koneksi, PSI: Ini Kolaborasi Bukan Bagi-bagi

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya makin jauh dari prinsip meritokrasi, dengan menyebut banyak jabatan publik diberikan bukan karena kompetensi, melainkan karena koneksi. 

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Komunikasi Publik PSI, Faldo Maldini, membantah tudingan tersebut dan menyebut kebijakan penunjukan pejabat sebagai bentuk kolaborasi yang menyesuaikan kebutuhan zaman, bukan sekadar bagi-bagi jabatan.

Sebelumnya Anies menyebut, jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, melainkan karena koneksi alias kedekatan politik maupun kepentingan kekuasaan, menyiratkan adanya praktik transaksional dalam birokrasi dan politik.

Baca juga: Respons Anies Baswedan Usai Prabowo Sebut tak Dendam Diberi Nilai 11 saat Debat Pilpres

Ia pun mempertanyakan, kapan Indonesia bisa menjadi negara maju jika banyak tugas publik yang diberikan kepada orang yang kompetensinya tidak sesuai.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025). 

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar?” tutur Anies, dilansir Kompas.com.

Ini adalah Kolaborasi

Menanggapi pernyataan Anies Baswedan tentang jabatan yang diberikan berdasarkan koneksi, Faldo Maldini memilih menyebut pemberian jabatan di pemerintahan Prabowo sebagai kolaborasi.

Menurut Faldo, pemerintah lebih sedang melakukan kolaborasi demi orientasi ke depan, tidak sekedar meritokrasi.

Ia bersikeras bahwa pemerintahan Prabowo memang memilih orang yang sudah memiliki kinerja yang tepat dalam mengisi jabatan publik.

Meritokrasi adalah sistem di mana kekuasaan, posisi, atau penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, atau keahlian individu, bukan karena faktor seperti kelas sosial, koneksi, atau latar belakang.

"Narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi, bahwa memang pemerintah ini sedang menyiapkan lompatan, bukan nostalgia masa lalu. Karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan," kata Faldo, dalam program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Di Munas PKS, Prabowo Tegaskan tak Dendam ke Anies Baswedan soal Nilai 11 di Debat Pilpres

Faldo pun balik menyindir Anies yang disebutnya pandai berbicara saja, dan menegaskan bahwa pemilihan jabatan di pemerintahan Prabowo diukur dari kinerja, bukan sekadar apa yang dikatakan.

"Kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato, Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara satu, tapi kan dari hasil kerjanya dan ukurannya adalah output kinerja," ujarnya.

"Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah, kalaupun tidak bisa ya kena evaluasi, kita lihat sudah empat kali reshuffle," tambahnya.

Kemudian, Faldo menunjukkan bagaimana meritokrasi dijalankan dalam pemerintahan Prabowo dengan menunjuk anak-anak muda di Kabinet Merah Putih.