Berita Kukar Terkini

Camat Mengklaim Kasus Stunting di Marangkayu Kukar Turun

Camat Marangkayu, Ambo Dalle mengklaim bahwa kasus stunting di wilayahnya telah mengalami penurunan berkat kolaborasi berbagai pihak

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Bupati Kukar, Edi Damansyah, untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Marangkayu.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kecamatan Marangkayu berada di kawasan pesisir Kutai Kartanegara. Serupa kecamatan lainnya, program dari pemkab juga ditunaikan.

Salah satunya adalah stunting. Kolaborasi dengan sejumlah perusahaan pun dilakukan, antara lain PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Kedua perusahaan itu dinilai memiliki program yang positif seperti melakukan pembagian makanan atau asupan bergizi bagi masyarakat.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle mengklaim bahwa kasus stunting di wilayahnya telah mengalami penurunan berkat kolaborasi berbagai pihak.

Baca juga: Pemkab Kutai Timur Targetkan Penurunan Stunting Tahun 2023 hingga 6 Persen

Baca juga: Wabup Berau Gamalis Sebut Posyandu Ujung Tombak Penanganan Stunting

Ia mengakui bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan sektor swasta, seperti perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu, berdampak pada penurunan stunting.

“Alhamdulillah, masalah stunting di Kecamatan Marangkayu mengalami penurunan,” ungkap Ambo Dalle, Sabtu (14/10/2023).

Kata dia, dukungan yang diberikan mencakup upaya pemenuhan gizi masyarakat Marangkayu, terutama di wilayah operasi mereka setiap bulan.

Misalnya, PHKT memberikan makanan, seperti telur dan gizi lainnya secara langsung kepada warga.

“Bantuan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di kantor kecamatan dan dibawa langsung ke sekolah-sekolah,” terangnya.

Baca juga: Pemprov Kaltim Targetkan Penurunan Kasus Stunting 12,38 Persen Tahun 2024

Ia menegaskan, upaya ini terus dilakukan secara rutin oleh perusahaan migas tersebut sesuai arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah, untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Pengendalian kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Serta berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS,” tandasnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved