Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Bakal Petakan Permasalahan Tambang Ilegal

Selama ini, dalam tanda kutip yang cenderung diabaikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, diantaranya mulai dari tambang ilegal.

Lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi dan mengakibatkan hilangnya 44 nyawa manusia.

Hingga soal 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang belum diselesaikan.

"PR ini adalah PR lama yang ditinggalkan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Enggak ada hubungannya (alasan soal tambang ditarik ke pusat).

Pusat atau daerah tetap berkewajiban. Isran Noor kemarin juga wajib, tapi ogah-ogahan," menurut Castro.

Turut menambahkan, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim, Mareta Sari tak ingin berekspektasi lebih terhadap Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Apabila penanganan tambang ilegal, yang mana catatan Jatam, seorang Pj kepala daerah juga tak punya kewenangan penuh.

"Pj ini pejabat sementara. Saya kira agak berat (menyelesaikan kasus tambang ilegal).

Tapi rekomendasi dan masukan dari masyarakat harusnya bisa beliau manfaatkan untuk diteruskan ke kementerian terkait," terangnya.

Eta sapaan karibnya, juga menyampaikan, setidaknya Akmal Malik bisa melihat persoalan di Kaltim, khususnya masalah lingkungan hidup ke pemerintah pusat.

Walaupun soal pertambangan kini kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Bertemu Kajati Kaltim Bahas Pembangunan Strategis Hingga Pemilu 2024

Dia menegaskan jangan sampai warga di daerah yang justru dikorbankan.

Pemerintah sudah seharusnya tak mudah menyerah untuk urusan ini.

Terlebih, Indonesia dikenal sebagai negara yang demokratis sehingga suatu permasalahan bisa disampaikan langsung pimpinan daerah.

"Kami enggak ekspektasi tinggi ke Pj Gubernur ini. Tapi harapannya, soal kerusakan alam di Kaltim karena aktivitas tambang itu bisa disampaikan ke pusat.

Apalagi beliau dari pusat, bisa ada kedekatan dengan presiden jadi penyampaiannya jauh lebih mudah," pungkas Eta. (*)