Cawapres Prabowo Masih Jadi Teka-teki, Pengamat Sebut KIM Bakal Kerepotan jika Tak Gandeng Tokoh NU

TRIBUNKALTIM.CO - Tinggal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto yang belum mengumumkan pendampingnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

Cawapres Prabowo pun masih menjadi teka-teki, meski sejumlah nama yang akan mendampinginya telah mencuat ke publik.

Sejauh ini, ada beberapa nama yang masuk dalam daftar bursa cawapres Prabowo.

Sebut saja putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir; dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Hasil Survei Capres Terbaru Versi LSI: Belum Punya Cawapres, Prabowo Masih jadi Capres Terkuat

Baca juga: Jalan Buntu Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Erick Thohir Jadi Kartu Truf Lawan Ganjar dan Mahfud MD

Baca juga: Terjawab Kapan Cawapres Prabowo Subianto Diumumkan, Gibran dan Erick Thohir Sudah Urus SKCK

Kini Mahfud MD telah masuk gelanggang, maju memperebutkan suara dalam konstelasi politik pada 2024 mendatang.

Tercatat ada dua cawapres yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.

Oleh karena itu, pengamat menyebut Prabowo Subianto bakal kerepotan jika tak gandeng tokoh NU.

Lantas, apa yang akan terjadi jika Prabowo Subianto tak gandeng tokoh NU sebagai cawapresnya?

Baca juga: Bukan Erick Thohir, Ade Armando Pilih Jagokan Gibran Jadi Cawapres Prabowo Karena Wakili 3 Golongan

Prabowo Bakal Kerepotan jika Tak Gandeng Tokoh NU

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut, Prabowo Subianto bakal kerepotan jika tidak menggandeng tokoh NU sebagai bakal cawapres.

Menurut Umam, situasi itu akan timbul jika pasangan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) dan PDIP menggunakan variabel NU dalam penentuan calon wakil presiden mereka.

Koalisi pengusung Prabowo harus benar-benar “mengocok” ulang skema cawapresnya.

"Sebab, jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan mengkonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya," ujar Umam saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/10/2023).

Adapun sejauh ini, KPP telah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

Sementara, PDIP dan PPP telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pendamping Ganjar Pranowo.

Baik Muhaimin maupun Mahfud dipandang sebagai representasi kaum santri dan warga Nahdliyin.

Menurut Umam, kehadiran Mahfud dalam gelanggang pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memecah basis kekuatan politik NU.

Keberadaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpotensi mengganjal target PKB yang berupaya menyatukan basis pemilih NU untuk mendukung Anies dan Muhaimin.

Berkaca dari situasi ini dan dalam waktu yang terbatas mengingat pendaftaran capres-cawapres hanya sampai 25 Oktober, Umam mengingatkan Prabowo harus memperhitungkan variabel NU yang menjadi representasi kelompok Islam moderat. “Untuk mengamankan basis kekuatan politiknya, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang,” ujar Umam.

Baca juga: Sosok Cawapres Prabowo, Gibran atau Erick Thohir, Sudah Urus SKCK, Analisa Pengamat Siapa yang Kuat

KPU Belum Dapat Info Jadwal Prabowo Daftar Capres-Cawapres

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyatakan belum menerima surat dari bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengenai pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Diketahui, pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah dimulai pada Kamis (19/10/2023).

Hari ini, dua pasangan calon sudah mendaftarkan diri ke KPU, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sampai saat saya bicara di sini, kami belum mendapatkan informasi tentang gabungan partai politik yang akan hadir mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Hasyim menyampaikan, sesuai prosedur, pasangan calon presiden dan calon presiden harus berkirim informasi melalui surat tertulis kepada KPU terkait waktu pendaftaran.

Batasan paling lambat adalah satu hari sebelum pendaftaran (H-1).

Hasyim bilang, pasangan calon yang mendaftar hari ini pun sudah diinformasikan kepada KPU beberapa hari yang lalu.

"Sehingga kalau KPU ditanya, kapan KPU mengetahui gabungan partai politik akan hadir mendaftarkan bakal pasangan calon, itu baru bisa diketahui paling lambat H-1 atau sehari sebelum kehadiran partai politik atau gabungan partai politik," tutur Hasyim.

Adapun hasil verifikasi pendaftaran akan dimulai besok, usai dua pasangan calon mendaftar pada hari ini.

Verifikasi diperlukan untuk menilai dokumen yang diberikan paslon saat pendaftaran sudah sah atau tidak sah.

Jika tidak sah, maka pihaknya akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah diserahkan.

"Intinya nanti penetapan untuk menyatakan paslon yang memenuhi syarat itu 13 November 2023 (untuk) semua paslon. Karena KPU menetapkan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai presiden dan wapres," ujar Hasyim. Diketahui, Ganjar dan Mahfud tiba di kantor KPU pada Kamis (19/10/2023) pukul 12.37 WIB.

Para Ketua Umum partai pengusung termasuk Megawati Soekarnoputri tiba lebih dulu di KPU menggunakan bus yang ditumpangi bersama.

Sementara Anies dan Cak Imin tiba lebih dulu pada pagi hari dengan tujuan yang sama, mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

(Kompas.com/Kompas.com)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS