Pidato Perdana, Gibran Bocorkan Program Unggulannya Bersama Prabowo, Sempurnakan Pemerintahan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Cawapres Gibran Rakabuming untuk pertama kali berpidato di hadapan para pendukung dan parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dalam pidatonya, Gibran membocorkan sederet program yang akan dikerjakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming jika memenangkan Pilpres 2024.

Intinya, kata Gibran, pasangan Koalisi Indonesia Maju akan melanjutkan dan menyempurnakan program yang telah dimulai pemerintahan sebelumnya, yakni Pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia berpidato di hadapan bakal calon presiden Prabowo Subianto, jajaran ketua umum partai politik anggota KIM, dan pendukung serta simpatisan Koalisi Indonesia Maju, sesaat sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Pengamat Ungkap PDIP Main 2 Kaki di Pilpres 2024, Ada Ganjar dan Gibran

Membuka pidatonya, Gibran meminta Prabowo tenang, lantaran dirinya sudah hadir mendampingi.

“Tenang saja, Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” kata Gibran di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu.

Pernyataan Gibran itu disambut sorak sorai para pendukung.

Sementara, Gibran tampak tersenyum semringah.

Jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia ke depan, kata Gibran, dirinya dan Prabowo akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program pemerintah sekarang.

Gibran pun membocorkan sejumlah program yang akan ia usung bersama Prabowo.

Beberapa program itu, seperti, dana abadi pesantren, kredit start-up milenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia, hingga kartu anak sehat untuk pencegahan stunting.

“Lalu, tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan, ini wajib.

Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan,” ujarnya.

Gibran menyakini, dengan semangat keberlanjutan dan konsistensi, dirinya dan Prabowo mampu mewujudkan Indonesia lebih maju.

“Sekali lagi, terima kasih, Bapak, Ibu semua, mohon doanya agar semuanya lancar dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan,” tutur putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pilpres 2024.

Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo, Minggu (22/10/2023).

Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.

Baca juga: Alasan Mahasiswa di Kaltim Sebut Gibran saat Demo, Rapor Merah Jokowi Selama 9 Tahun juga Disinggung

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam.

Sedianya, Gibran masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Meski jadi bakal cawapres Prabowo, hingga kini Wali Kota Surakarta itu belum mengundurkan diri ataupun dipecat dari PDI-P.

Adapun PDI-P telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres Pemilu 2024.

Tak Pakai Fasilitas Negara

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bekomitmen tak akan pakai fasilitas negara untuk menangkan Pilpres 2024.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeklaim, sarana dan prasarana milik pemerintah tidak akan digunakan dalam Pilpres 2024.

Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tidak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

Hal ini mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai walikota Solo.

"Saya kira kita semua dewasa, ya kan. Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah ya," ujar Prabowo saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Belum Bisa Tandingi Capres Terkuat Prabowo-Gibran Versi Survei LSI

Prabowo menjelaskan, dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tidak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.

Dia menyebutkan, pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak.

"Saya sendiri selama ini kalau sudah bukan kepentingan dinas, saya ke mana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya," imbuhnya.

Politik Dinasti

Isu soal politik dinasti mencuat di Pilpres 2024.

Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran capres cawapres.

Yakni, bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti.

Dikutip dari survei tersebut, Senin (23/10/2023), sebanyak 60,7 persen menyatakan "ya" ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.

Sementara itu, 24,7 persen lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6 persen responden menyatakan tidak tahu.

"Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik.

Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat," kata peniliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin.

Kendati begitu, sebagian besar responden juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain.

Baca juga: Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaesang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Kolusi dan Nepotisme

Sebanyak 47,2 persen menyatakan demikian, sedangkan 41,9 persen menyatakan sebaliknya.

Sementara 10,9 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

Menurut Yohan, praktik politik dinasti sudah terlihat ketika Gibran dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution berlaga di pemilihan kepala daerah Kota Solo dan Kota Medan pada tahun 2020.

Namun, isu itu belum begitu muncul karena keduanya dipilih melalui kompetisi langsung.

Meski, pesaing Gibran kala itu berasal dari calon perseorangan yang disebut-sebut sebagai pasangan calon "boneka", disiapkan khusus melawan Gibran.

Fenomena politik dinasti cenderung menguat usai keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin (16/10/2023).

Dengan begitu, Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

"Hal ini juga diperkuat dengan reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk dari mereka yang sebelumnya menjadi pendukung Jokowi," jelas Yohan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sambil Tersenyum, Gibran Bilang ke Prabowo: Tenang, Pak, Saya Sudah di Sini"