Baru Terungkap, Adian Napitupulu Bongkar Jokowi Minta 3 Periode ke PDIP, Tapi Ditolak, Mereka Marah

TRIBUNKALTIM.CO - Hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati dikabarkan sedang tak baik-baik saja.

Hal ini terlihat dari manuver politik Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Padahal, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu membongkar asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDIP.

Adian menduga disebabkan oleh hal sederhana.

Baca juga: Pengamat Ungkap PDIP Main 2 Kaki di Pilpres 2024, Ada Ganjar dan Gibran

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDIP yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak.

Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka.

Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi.

Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini.

Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing.

Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi.

Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih.

Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi.

Baca juga: Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Belum Bisa Tandingi Capres Terkuat Prabowo-Gibran Versi Survei LSI

Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujar Adian.

“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” katanya lagi.

Akan tetapi, Adian kini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi beserta keluarganya.

Sebab, mereka disebut berpaling dari PDIP.

Saat ini, ia mengatakan, PDIP hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ia mengaku bahwa status Gibran di PDIP akan diserahkan pada DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar.

Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan.

Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” ujar Adian.

Sebagai informasi, belakangan hubungan Jokowi dan keluarganya dengan PDIP disebut-sebut merenggang.

Hal ini karena Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, yang bukan didukung oleh PDIP.

PDIP sendiri sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pilpres 2024.

Namun, hingga kini tak ada satu pun elite PDIP memberikan komentarnya tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Mereka juga tak mengomentari manuver Jokowi yang diduga untuk memuluskan jalan dinasti politiknya.

PDIP Main 2 Kaki

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, PDIP kemungkinan tidak bakal memperlihatkan sikap perlawanan terbuka terhadap Gibran dengan memecatnya dari keanggotaan partai.

Sebab, menurut dia, PDIP menyadari betul Gibran masih mengantongi dukungan dari kader, simpatisan, serta relawan di luar partai.

Baca juga: Siapa Capres 2024 Terkuat? Hasil Survei Elektabilitas Prabowo-Gibran, Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud

Jika PDIP bertindak keras terhadap Gibran, diperkirakan mereka justru dirugikan karena kehilangan dukungan politik dari kader serta simpatisan.

"Pemecatan yang disertai perlawanan yang keras akan memperjelas pembelahan pemilih antara pemilih Jokowi dan pemilih PDIP dan pemilih Ganjar Pranowo, yang boleh jadi justru akan sangat merugikan PDIP tentunya.

Karena pemilih Jokowi jauh lebih luas dan inklusif," kata Jannus saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

"Karena faktor-faktor tersebut, saya menduga, pemecatan akan terjadi secara halus atau bahkan berpeluang terjadi kalau Ganjar Pranowo kelak keluar sebagai pemenang pemilihan presiden 2024," sambung Jannus.

Jannus memprediksi, PDIP kemungkinan akan bermain 2 kaki sehingga tidak memecat Gibran.

Sebab jika mereka keburu memecat Gibran, kemudian dia dan Prabowo memenangkan Pemilu 2024, maka PDIP bisa kehilangan kesempatan kembali masuk ke lingkaran eksekustif atau penguasa.

"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDIP," ujar Jannus.

Jannus memperkirakan, jika PDIP langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDIP memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDIP di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDIP di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDIP memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Jika hal itu terjadi, posisi PDIP secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDIP dan kader-kader PDIP sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.

PDIP dianggap memahami posisi Gibran yang merupakan salah satu kader mereka kuat secara politik.

Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo didukung ayahnya, Presiden Joko Widodo, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Ganjar-Mahfud MD Percepat Penyelesaian IKN Nusantara, Tuangkan Program Andalan Jokowi di Visi-Misi

Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Sedangkan PDIP bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Megawati jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Bahkan dia mengancam akan kader yang bermanuver di luar ketetapan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres.

Pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Sedangkan bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023) lalu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Adian Napitupulu Ungkap Persoalan Jokowi dan PDIP Bermula dari Ditolaknya Permintaan Presiden 3 Periode"