Jokowi Dituding Tak Tahu Terima Kasih pada PDIP, Bappilpres Projo: Hubungan Saling Menguntungkan

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan.

Namun kini, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan.

Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.

"Food estate merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan, hanya ketika presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest," kata Hasto saat ditemui di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).

Politisi asal Yogyakarta ini pun lantas memberikan contoh bagaimana food estate tidak kerjakan dengan baik oleh menteri tersebut.

Hasto juga menyinggung pengembangan food estate yang kurang mengembangkan penelitian dari para ahli soal potensi lahan gambut dijadikan lokasi tanam bahan pahan.

"Misalnya membentuk perusahan yang diisi oleh kroni-kroninya, bukan sesuatu yang sehat padahal seharusnya ketika kita berbicara food estate tidak bisa melepaskan hulunya, penelitian apakah tanahnya juga cocok untuk tanaman pangan tertentu dan yang paling penting adalah petaninya," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, soal program food estate memang seharusnya melibatkan para petani.

Tak hanya itu riset dan inovasi juga seharusnya dianggap penting.

"Kita tidak bisa membangun food estate tanpa melibatkan petani, perguruan tinggi, riset dan inovasi dan juga melibatkan juga dengan local wisdom dari masyarakat yang ada," pungkasnya.

2. Isu 3 periode

Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.