Pemda Harusnya Izin Dulu ke Pengurus Partai, Jokowi Tanggapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi penurunan baliho pasangan bakal capres-cawapres yang diusung PDI-Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, saat dirinya melakukan kunjungan pada Selasa (31/10/2023).

Kepala Negara mengatakan, dirinya mengetahui soal pencopotan baliho itu dari laporan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Jokowi menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah.

Baca juga: Gibran Jadikan Jateng Medan Pertempuran Pilpres 2024, Cek Survei Siapa Capres Terkuat di Jawa Tengah

Namun, semestinya pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho.

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," ujar Jokowi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut.

Namun, Kepala Negara tak menjawab dengan lugas.

Ia hanya menegaskan, seluruh aparatur daerah harus netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tegasnya.

 Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi Kompas.com