Jokowi Sempat Menelepon Menteri Basuki Hadimuljono Terkait Jembatan Aji Tullur Jejangkat Kubar

Berdasarkan data yang diperoleh, Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat dengan Nomor kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI tahun 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp341 milar, dengan jangka waktu berdasarkan MoU bersama DPRD Kutai Barat tanggal 21 November 2012 sampai dengan 20 November 2015.

Dalam perjalannya terjadi perpanjangan kontrak sampai addendum 4, dimana hingga akhir masa jabatan kepala daerah 18 April 2016 melebihi waktu MoU multiyears dengan DPRD, yakni tanggal 20 November 2015.

Baca juga: Kalimantan Selatan Bersiap jadi Penyangga IKN Nusantara, Bangun Konektivitas dan Bersinergi

Perpanjangan kontrak melebihi masa akhir jabatan 18 April menjadi 30 November 2016 dengan nilai kontrak Rp286 milar setelah terjadi cutting off sesuai dengan nilai fisik yang telah terealisasi di lapangan.

Pada 7 Oktober 2016 surat nomor 050/107/DAPP-TU/X/2016 perihal penundaan kegiatan multiyears tahun 2016. Dimana menunda pelaksanaan multiyears sebagai solusi untuk mengurangi devisit ABPD Kutai Barat 2016.

Cutting off kegiatan multiyears yang belum selesai dialihkan statusnya menjadi single
years re-schedule dibahas lebih lanjut, ini terjadi disebabkan penurunan pendapatan.

Berdasarkan Perpres Nomor 66 tahun 2016 tentang rincian APBN 2016 terdapat penurunan target pendapatan secara besar-besaran berimplikasi pada penurunan dana perimbangan bagi hasil daerah termasuk Kabupaten Kutai Barat. Penurunan DBH dari lebih Rp1 triliun menjadi Rp501 milar.

Kemudian surat edaran Menkeu Nomor SE-10 MK 07/2016 tentang pengurangan atau pemotongan DAK fisik secara mandiri, dimana pengurangan DAK fisik Kutai Barat dari Rp91,7 miliar menjadi Rp82,4 miliar.

Usulkan Infrastruktur Penyangga

Diketahui, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengusulkan program pembangunan
infrastruktur di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara kepada Presiden Joko Widodo dalam rangka penguatan eksistensi IKN Nusantara.

“Saat kunjungan minggu lalu, Presiden Joko Widodo memanggil saya. Kami satu mobil dan berdiskusi. Saya sampaikan usulan itu,” katanya di Samarinda.

Sebagai zona penyangga IKN, kata dia, seharusnya dilakukan penguatan, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun sosial agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat di dalam IKN, tetapi tidak maksimal di luar IKN Nusantara.

Demikian halnya, katanya, dengan rencana pengembangan investasi yang semestinya tidak hanya fokus untuk IKN Nusantara, tetapi akan lebih baik bila diarahkan ke area zona penyangga.

“Hampir satu jam dengan Pak Presiden saya cerita soal itu. Presiden sangat tertarik untuk mendorong daerah-daerah 'buffer zone' (zona penyangga) itu. Betul itu Pak Akmal,” kata dia menirukan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi tertarik dengan gagasan tersebut. “Presiden sangat tertarik dengan gagasan saya itu. Benar itu Pak Akmal,” ucap dia saat kembali mengulang dukungan Presiden.

Ia mencontohkan tentang pengembangan Balikpapan agar investasi diarahkan ke kawasan Meridan, Rico, Petung, Waru, Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hingga Kabupaten Kutai Barat.