Makan Siang Gratis untuk Anak jadi Jualan Program Prabowo, dari Mana Dananya?

TRIBUNKALTIM.CO - Makan siang gratis untuk anak menjadi salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ini sumber dananya.

Tak hanya makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam programnya juga akan memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurut Prabowo Subianto, makan siang gratis merupakan wujud tanggung jawab pemerintah.

"Sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada Kartu Anak Sehat, Kartu Indonesia Sehat

Sekarang kita mau langsung ke akar masalah, seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan," ucap Prabowo dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Debat Capres Cawapres, KPU Beri Waktu 120 Menit untuk Anies, Ganjar, dan Prabowo Berdebat

Untuk merealisasikan program, Prabowo akan menganggarkan sekitar Rp450 triliun.

Kini terungkap sudah sumber dana dari program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Penerimaan pajak dan non pajak jadi sumber dana untuk membiayai makan siang gratis anak di sekolah.

"Tentu saja itu perlu biaya, kami sudah menghitung jadi memang angkanya bisa mencapai ratusan triliun, tetapi kami juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kami punya koleksi dari tax masih banyak kebocoran," kata tim pemenangan sekaligus Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panji Irawan dalam acara "Debat Tim Calon Presiden RI: Kemana Arah dan Wajah Pasar Modal Indonesia 2024-2029", Kamis (9/11/2023).

Ia menambahkan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Prabowo-Gibran juga akan memiliki program prioritas untuk membentuk badan penerimaan negara.

Harapannya, lembaga tesebut dapat menghimpun sumber-sumber pajak baru.

"Ini masih banyak yang bisa diotak-atik dari sisi revenue, tidak hanya tax, tetapi juga penerimaan nonpajak jadi kami akan otak-atik di situ," imbuh dia.

Untuk itu, pihaknya akan membangun badan penerimaan negara untuk mendapatkan pajak yang belum optimal masuk ke negara.

"Di lain sisi tentu saja perlu intensifikasi dan tentu saja kami perlu menaikkan tax ratio," timpal dia.

Lebih lanjut, Panji menilai banyak pelaku ekonomi sektor informal yang perlu dukungan untuk dapat menjadi sektor formal.