PDIP Pertanyakan Kenapa Jokowi tak Komunikasi dengan Megawati Jika Ingin Capres-Cawapres Lain

TRIBUNKALTIM.CO - Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin memanas.

Hingga saat ini PDIP seakan masih menyayangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

PDIP menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri jika menginginkan capres maupun cawapres yang lain.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Ahmad Basarah, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo secara etika seharusnya berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu jika mencalonkan presidan dan wakil presiden lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Basarah saat dimintai penjelasan terkait bagaimana komunikasi Jokowi sebagai kader PDIP dengan Megawati.

"Ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP," kata Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Menurut Basarah, Jokowi bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait sosok capres-cawapres yang diinginkan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak menduga Jokowi dan PDIP berseberangan terkait Pilpres 2024.

Sebab, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Daftar 7 Menteri dari PDIP yang Disebut sudah Menghadap Megawati untuk Mundur dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Jawaban Megawati Ketika Menteri asal PDIP Ingin Keluar dari Kabinet yang Dipimpin Jokowi

Baca juga: Daftar Caleg Tetap PDIP untuk DPRD Balikpapan di Pemilu 2024, Cek DCT, Nomor Urut dan Profilnya

Padahal, PDIP sudah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Basarah mengatakan, sebagai kader utama dan kader kebanggaan PDIP Jokowi tentunya menyadari aturan main partai bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kebijakan itu merujuk pada keputusan kongres PDIP yang juga telah disetujui Jokowi.

"Itulah aturan mainnya berpartai," ujar Basarah.

Basarah juga menyebut bahwa Gibran dan adik iparnya, Bobby Nasution seharusnya sadar diri dan menyatakan pengunduran diri secara baik-baik dari PDIP.

Baca juga: Rumah Politisi PDIP Digeledah, KPK Bawa 3 Koper dan 1 Kardus, Diduga Terkait Kasus Korupsi SYL

Diketahui, status kader Gibran menjadi persoalan karena maju menjadi bakal cawapres Prabowo.