20 Ribu Kades Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024? PKS Singgung Etika, PDIP Minta Bawaslu Tegas

TRBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Sebanyak 20 ribu kades dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Adanya indikasi pelanggaran Pemilu dan Pilpres 2024 terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mulai tampak di Pilpres 2024.

Adalah acara Desa Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, (19/11/2023) jadi sorotan publik.

Partai pengusung Anies - Cak Imin, PKS singgung soal etika.

Sementara partai pengusung Ganjar-Mahfud, PDIP minta Bawaslu RI tegas. 

Baca juga: 2 Hasil Survei Capres Cawapres 2024, Prabowo Subianto Berpotensi Ulang Kenangan di Jawa Barat

Baca juga: Berita Terkini Koalisi Partai Capres 2024 dan Partai Pengusung Anies, Ganjar, Prabowo Subianto

Baca juga: Prabowo Subianto Bela Presiden Jokowi, Pertanyakan Apa Salahnya Membangun Dinasti Politik

Acara Desa Bersatu yang digelar di Arena GBK pada Minggu, (19/11/2023), dihadiri ribuan kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Desa Bersatu terdiri atas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia).

Desa Bersatu juga diisi oleh berbagai organisasi desa lainnya.

Tentu saja, acara tersebut bikin Bawaslu terkejut, karena sungguh berani kepala desa mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Gibran secara terbuka.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bakal memanggil panitia acara itu.

"Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: 3 Hasil Survei Capres 2024 November 2023, Anies Baswedan vs Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo

Namun, dia enggan memberi tahu kapan pemanggilan dilakukan.

Bawaslu juga tidak mau membeberkan apa yang akan digali dari pemanggilan tersebut.

Dia menekankan soal pelibatan kader dilarang dalam berkampanye.

"Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye," ucap Bagja.

Menurut Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, acara tersebut dihadiri oleh 20.000 anggota Desa Bersatu.

Organisasi tersebut menyakini bahwa pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengelola dana desa dan bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa.

Hal itu disampaikan sebelum digelarnya acara Desa Bersatu.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif," kata Asri ditemui di Arena GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Poin selanjutnya, dikatakan Asri, meliputi evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

Baca juga: Prabowo Subianto Asuh Anak Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Insiden Kecelakaan Pesawat di Pasuruan

Atas poin-poin tersebut, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran dinilainya bisa memenuhi harapan tersebut.

"Poin-poin ini kelihatannya bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespons. Buat kami,tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," katanya.

Kemudian tentang diundangnya pasangan Prabowo-Gibran pada acara itu, Asri mengatakan dalam UU pihaknya dibatasi untuk mendeklarasikan atau mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," katanya.

Meski begitu, Asri mengatakan penggerak desa sudah tahu apa yang harus dilakukan.

"Kalau teman-teman penggerak desa ini tahu apa yg dilakukan. Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau," kata Asri.

Tanggapan Gibran

Gibran menanggapi organisasi Desa Bersatu yang secara eksplisit mendukung dia dan Prabowo pada Pilpres 2024.

"Kalau masalah dukung mendukung itu nanti saja," kata Gibran ditemui di Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Kata Gibran, dia lebih memikirkan cara menyerap aspirasi dari para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia.

"Kita carikan solusi terbaik dulu, kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung mendukung nanti saja," ujarnya.

Baca juga: Lengkap Isi Pidato Anies Baswedan di Ijtima Ulama, Anies-Muhaimin Sampaikan Keadilan untuk Semua

Respons Kubu Anies-Cak Imin

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai hak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung capres-cawapres.

Namun, menurutnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) condong untuk mendukung Prabowo-Gibran.

"Massanya memang deklarasi walau belum ada jadwal kampanye. Jadi hak semua, tinggal tetap dijaga etikanya," ujarnya.

"Yang agak mengherankan memang sebelumnya, APDESI atau yang menyebut sebagai APDESI justru dekat dengan partai tertentu, tapi sekarang nampaknya mengarah ke pasangan nomor 2, ini menarik," lanjut Mardani dalam pesan suara kepada Tribunnews.com, Senin (20/11/2023).

Berkaca dari peristiwa ini, Mardani berharap masyarakat dan media mampu mengontrol kampanye tiap paslon apakah sesuai dengan etika, khususnya penggunaan aparat, alat kekuasaan, dan kebijakan publik yang menguntungkan salah satu paslon.

Di sisi lain, Mardani pun menganggap KPU dan Bawaslu sudah bekerja maksimal dalam pengawasan di Pemilu dan Pilpres 2024.

Namun, terkait dukungan perangkat desa ke Prabowo-Gibran, Mardani melihat sebagai langkah cerdik dari tim sukses mereka.

Kembali lagi, dia menegaskan agar para paslon tetap mengedepankan etika dalam masa kampanye ini.

"Ini lagi-lagi terkait etika, etika, etika. Susah demokrasi akan maju jika tidak ada etika khususnya bagi pemegang kekuasaan," katanya.

Baca juga: Bahas Oligarki Politik Ganjar Pranowo Puji Rocky Gerung yang Kerap Kritik Pemerintah, Tak Usah Baper

Respons TPN Ganjar-Mahfud

Kubu Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengkritik acara Desa Bersatu.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) seperti perangkat desa tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu capres-cawapres.

Ronny mengatakan aturan itu sudah tertuang dalam Pasal 280 UU Pemilu 2017 dan UU ASN.

"Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," katanya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Terkait acara mendukung Prabowo-Gibran, Ronny meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut perangkat desa yang mendukung dan hadir di dalamnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat ketika ditemukan pelanggaran dalam acara deklarasi Prabowo-Gibran tersebut.

"Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada calon tertentu," ujar Ronny.

Secara lebih luas, Ronny mengatakan deretan peristiwa selama proses Pilpres 2024 ini dikhawatirkan akibat adanya intervensi dari pihak pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut lantaran anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Ini harus menjadi perhatian kita dan aware," kata Ronny. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bawaslu Kaget, Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran di GBK, PKS: Susah Kalo Penguasa tak Punya Etika!