Berita Samarinda Terkini
Disparitas Pembangunan Antar Daerah Masih Terjadi, Begini Respons Walikota Andi Harun
Disparitas pembangunan antar daerah masih terjadi, begini respons Walikota Samarirnda Andi Harun.
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Disparitas pembangunan di daerah menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Ketidaksetaraan dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur pembangunan antar daerah dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Terkait hal itu, Walikota Samarinda Andi Harun angkat bicara.
Menurutnya, adanya ketimpangan infrastruktur antar wilayah dapat terlihat dari pembangunan yang dilakukan.
Pria yang akrab disapa AH ini mengatakan bahwa isu ketimpangan dalam pembangunan telah menjadi perhatian nasional.
Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Akan Siapkan 1000 APAR untuk Cegah Kebakaran
Ia melanjutkan, beberapa provinsi dan kabupaten kota mengalami kemajuan pesat, sementara masih saja ada daerah lain yang tertinggal.
Ketidaksetaraan yang terjadi dinilainya bisa jadi tidak disengaja.
"Bisa jadi bukan karena disengaja, tapi karena metodologi pembangunan dan cara mengeksekusi pembangunan kita yang sekian lama kita tidak ubah," ungkapnya pada Senin (27/11/2023).
Oleh karena itu, ia menjelaskan, penyesuaian model pembangunan harus sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang terus berubah.
Perubahan tersebut juga harus responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
"Demikian juga keadaan sosial masyarakat yang dihadapi di tengah-tengah perkembangan pembangunan nasional, harus diperhatikan," tutur AH.
Baca juga: Andi Harun akan Programkan 1000 Apar untuk Antisipasi Kebakaran di Samarinda, Pakai APBD 2024
Pernyataannya, tambah Andi Harun, mencerminkan dorongan untuk meninggalkan cara eksekusi lama dan mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif untuk mengatasi disparitas pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Menurutnya, Kalimantan Timur sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Sehingga ia berharap kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah terkait dengan disparitas pembangunan melalui program-program yang bersifat langsung konkrit di tingkat daerah. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.