Menkominfo Pastikan Data KPU Bocor Adalah DPT Pemilu 2024, Lengkap Data Pribadi, Dijual Miliaran

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Pemilu 2024 terkini.

Kasus bocornya data KPU jadi sorotan publik.

Baru-baru ini Menkominfo pastikan data KPU bocor adalah DPT Pemilu 2024.

Data DPT Pemilu 2024 yang bocor itu lengkap dengan data pribadi warga yang memiliki hak pilih.

Kabarnya data KPU bocor itu dijual Rp1,1 Miliar sama Hacker.

Baca juga: Sosok Hacker Jimbo yang Diduga Bobol Situs KPU, 204 Juta Data Pemilih Bocor dan Dijual Rp 1,2 M

Baca juga: KPU Berau Tetapkan Lokasi Pemasangan APK, Enam Titik Ini Tak Boleh Dipasangi Alat Peraga Kampanye

Baca juga: Timnas AMIN Ragukan Kerja KPU, Tahapan Kampanye Mulai, Tapi Jadwal Debat Capres Cawapres Belum Jelas

Melansir Kompas.com, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data daftar pemilih tetap (DPT).

Adapun data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp 1,1 miliar.

"Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya," ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Budi mengatakan, data DPT sebenarnya dimiliki oleh semua partai.

Menurut dia, semua peserta Pemilu 2024 pasti memiliki data DPT, dan itu sesuai dengan undang-undang (UU).

Baca juga: Masuki Masa Kampanye, KPU Kubar Minta Peserta Pemilu Patuhi Aturan

Namun, pernyataan Budi ini langsung disanggah oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis.

Kharis menyebutkan, DPT memang bisa dibuka dengan mudah di situs KPU.

Hanya saja, masalahnya, data pribadi DPT juga ikutan bocor.

"Partai peserta pemilu pasti dikasih DPT. Caleg juga pasti pegang DPT dapil-nya. Nah kalau untuk data DPT paling tidak...," kata Budi.

"Kalau DPT mah kita bisa buka di website-nya juga bisa kita lihat. Bukan itu. Jadi karena ada nomor yang pribadi," kata Kharis.

Kemudian, Budi mengungkit UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mengharuskan lembaga bertanggung jawab terhadap data pribadi yang mereka pegang masing-masing.

Baca juga: Ketua KPU Digerebek Warga Saat Bertamu ke Rumah Janda, Mahasiswa Desak Copot Karena Langgar Norma

Dia menyebutkan, pelaku pencurian data harus diproses hukum.

Budi tiba-tiba langsung menyimpulkan pelaku yang membocorkan data pribadi di situs KPU ini memiliki motif ekonomi.

Padahal, pelakunya belum teridentifikasi dan tertangkap.

"Nah ini aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami sedang koordinasi pelakunya apa, motifnya apa. Ini motifnya sih ekonomi. Dalam pengertian jualan data. Kan data harganya mahal harganya, iya kan?" ucap Budi.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

"Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Baca juga: Capres dan Cawapres 2024 Terkuat, Elektabilitas Paslon Usai KPU Tetapkan Nomor Urut Capres 2024

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi, seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,1 miliar.

Pada tangkapan layar lainnya, "Jimbo" mengunggah foto menyerupai halaman situs KPU yang dianggap membuktikan bagaimana ia meretas situs KPU. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS