Nusron Wahid Balas Sindiran Megawati Soal Orde Baru, Menteri Asal PDIP di Kabinet Jokowi Terseret

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 terkini.

Politisi Golkar, Nusron Wahid balas sindiran Megawati soal Orde Baru yang ditujukan kepada Jokowi.

Menteri asal PDIP di kabinet Jokowi terseret, lantaran Nusron Wahid menyebut secara terang dalam balasannya atas pernyataan Megawati.

Ya, Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir adanya kekuasaan orde baru (orba).

Baca juga: Video Orasi Megawati: Penguasa Sekarang Bertindak seperti Orde Baru, Relawan: Lawan, Lawan, Lawan!

Baca juga: Bobby Nasution Belum Ingin Keluar dari PDIP Namun Dukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Baca juga: Sudah Dapat Restu Jokowi Pinang Gibran, Prabowo Subianto Deklarasi Cawapres Senin 23 Oktober

Nusron menuturkan bahwasanya Presiden Jokowi tidak mungkin berkuasa dengan gaya zaman orde baru.

Pasalnya, kekuasaan kini terdesentralisasi ke berbagai partai politik.

Nusron justru menyinggung tanda-tanda orde baru itu bisa terjadi manakala sentralisasi kekuasaan hanya di tangan satu partai politik.

Ia lalu menyinggung sejumlah menteri yang diduga melakukan mobilisasi.

Nusron pun menyinggung Menpan RB Azwar Anas yang juga merupakan kader PDIP.

Baginya, jika ada kasus mobilisasi ASN, maka tindakan itu hanya bisa dilakukan Azwar Anas.

"Jadi kalau dikatakan mirip orde baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB, jangan Menpan RB-nya itu dari, nah saya ga sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Ia pun menyinggung soal potensi adanya mobilisasi tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH.

Mereka dinilai berpotensi untuk dimobilisasi.

"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," katanya.

Baca juga: Berita Terkini Koalisi Partai Capres 2024 dan Partai Pengusung Anies, Ganjar, Prabowo Subianto

Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain.