Sri Sultan HB X Bantah Bahas Ade Armando saat Bertemu Raja Juli Antoni, Respon Ketua DPW PSI DIY

TRIBUNKALTIM.CO - Gaduh pernyataan politisi PSI, Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta masih terus jadi perhatian.

Terbaru, Gubernur Jogja, Sri Sultan HB X membantah membahas polemik politisi PSI, Ade Armando dengan Raja Juli Antoni.

Diketahui, Sri Sultan HB X yang hyga Raja Keraton Yogyakarta ini bertemu dengan Raja Juli Antoni di Kompleks Kepatihan, Kamis (7/12/2023) lalu namun dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Bahkan Sri Sultan HB X tidak mengetahui jika Raja Juli Antoni adalah Sekjen PSI. 

Baca juga: Sekjen PSI Klaim sudah Minta Maaf soal Ade Armando, Sri Sultan HB X: Aku Ketemu karo Wakil Menteri

Baca juga: Ade Armando Masih Kader PSI? Teguran Kaesang Usai Pernyataan Soal Politik Dinasti Jogja yang Gaduh

Baca juga: Jawaban tak Terduga Sri Sultan Hamengku Buwono X, PSI Klaim Minta Maaf Langsung Soal Ade Armando

Pertemuan, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Raja Juli Antoni ini dilaksanakan setelah Wamen ATR/BPN ini mendampingi Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN.

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni menghadiri agenda Penandatangan MoU dan Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan Kadipaten di Bangsal Kepatihan, Kamis (7/12/2023) 

"Alhamdulillah, setelah penandatangan MoU, saya diterima dengan sangat baik oleh Ngarsa Dalem.

Beliau sangat  berwiba dan bijaksana sekali, memberikan banyak wejangan kepada saya yang memang lebih muda dan junior," kata Raja Juli Antoni seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJogja.com di artikel berjudul Sekjen PSI Raja Juli Antoni Sowan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ini yang Dibahas.

Raja Juli Antoni pun mengungkapkan, selain membicarakan rencana tindak lanjut MoU antara instansinya dengan Pemda DIY, dirinya sedikit menyinggung 'kasus' Ade Armando yang belakangan menghangat.

Menurutnya, Sri Sultan mengikuti pemberitaan Ade Armando, yang sejauh sudah meminta maaf dan sikap Ketum PSI tegas mendukung Keistimewaan DIY. 

"Saya sangat menghargai keluasan hati dan kebijaksanaan Ngarso Dalem.

Petemuan singkat tapi sangat bermakna sebagai pelajaran bagi saya sebagai junior jauh beliau. Salam hormat," urai Raja.

Saya Nggak Ngerti Kalau PSI, Tadinya

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak ada permintaan maaf secara langsung dari Sekjen PSI.

"Ndak ndak ada (tidak ada permintaan maaf secara langsung). Mungkin secara terselubung ya juga bisa.

Tapi kan saya nggak ngerti kalau PSI, tadinya," jelas Sri Sultan HB X saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (8/12/2023).

Sri Sultan HB X  menegaskan pertemuan kemarin dengan Raja Juli Antoni murni antara gubernur dengan wakil Menteri ATR BPN.

"Aku pertemuan ki karo Wakil Menteri e (saya bertemu dengan wakil menteri), nggak nggak ada (pembicaraan soal permohonan maaf PSI).

Ya memang minta maaf, di Youtube juga ada, tapi saya kan enggak tahu kalau itu Sekjen PSI," beber Sri Sultan HB X.

Respon DPW PSI DIY

Sementara itu, Ketua DPW PSI DIY, Kamaruddin mengatakan, bahwa Sri Sultan HB X sudah memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari ini.

Ia menyatakan, orang nomor satu di Yogyakarta tersebut telah mengimbau semua pihak untuk menjaga keteduhan dan kenyamanan.

"Karena kita berada di tahun politik, jangan sampai ada isu-isu yang kemudian malah memecah belah persatuan kita semua," pungkasnya.

Kronologi Ade Armando Dilaporkan ke Polisi

Berikut kronologi lengkap dan masalah Ade Armando hingga dia dipolisikan seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJogja.com di artikel berjudul Apa Masalah Ade Armando hingga Dipolisikan Masyarakat Yogyakarta? Ini Penjelasannya:

Sabtu 2 Desember 2023

Awal mula konflik Ade Armando soal keistimewaan Yogyakarta dimulai usai kritik yang Ade sampaikan melalui akun X atau twitternya.

Baca juga: Kronologi Kasus Ade Armando Terbaru hingga Dipolisikan Masyarakat Yogyakarta, Sebut Politik Dinasti

Dia menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat menggelar aksi protes politik dinasti di Yogyakarta.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando melalui akun X @adearmando61 pada Sabtu (2/12/2023).

Ade Armando menambahkan bahwa aksi tersebut adalah sebuah ironi.

Sebab menurut dia, aksi protes perihal politik dinasti itu digelar di Yogyakarta, daerah di Indonesia yang menerapkan politik dinasti.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja.

Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," tambahnya.

3 Desember 2023

Pernyataan itu lalu menyulut kemarahan masa masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Paman Usman.

Paguyuban tersebut pada Minggu mengecam keras pernyataan Ade Armando yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan Keistimewaan DIY.

Di hari Minggu ini, Ade Armando juga mengunggah permintaan maaf di akun X-nya.

Dalam video tersebut sembari melakukan gestur tangan meminta maaf, Ade Armando menyatakan bahwa dia mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya karena telah menimbulkan kegaduhan.

“Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di DI Yogyakarta,” tutur Ade Armando.

Ade Armando lantas menjelaskan bahwa pendapatnya mengenai politik dinasti yang viral itu sepenuhnya merupakan pandangan dan pendapat politik pribadinya, tidak ada hubungannya dengan PSI.

“Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogykarta, saya harus clear-kan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya, ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik, maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta, itu sepenuhnya pandangan saya,” tambahnya.

Baca juga: Kontroversi Ade Armando, Siap Keluar dari PSI hingga Rumah Mertua Kaesang Digeruduk Massa

Ade Armando juga menerangkan bahwa permintaan maafnya itu dia lakukan mengikuti arahan dari DPP PSI.

Di akhir video, dia kembali mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak, bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan.

4 Desember 2023

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi komentar dari Ade Armando.

Dia memberikan pendapatnya bahwa sistem pemerintahan di DIY merupakan amanat konstitusi yang berlandaskan sejarah DIY.

“Komentar boleh, komentar kok nggak boleh, boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada, yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY.

Sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur Sultan, dan wakil gubernur Pakualam,” ujar Sultan.

Sultan juga menyinggung soal poltik dinasti itu terserah pada pandangan masyarakat.

Namun, Raja Yogyakarta mengingatkan bahwa dalam undang-undang tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa DIY adalah dinasti.

“Ya melaksanakan itu aja ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu adalah daerah keistimewaan, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja. Bunyi undang-undang itu ya memang itu.

Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ juga nggak ada kok, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, kan gitu aja,” tambahnya.

Massa Paman Usman protes di kantor DPW PSI DIY

Massa Paman Usman juga memprotes pernyataan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando pada Senin (4/12/2023) di kantor DPW PSI DIY.

Ketua DPP PSI tanggapi kasus Ade Armando

Sementara Ketua DPP PSI Aishah Gray, melalui keterangan resminya menyampaikan seluruh jajaran PSI DIY, meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari statement Ade Armando.

"Kami memiliki pendapat berbeda dengan Ade Armando.

Kami menghormati Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan memahami bahwa status Istimewa ini adalah bagian yang fundamental dalam sejarah pendirian dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Aishah Gray.

Menurut Aishah, apa yang disampaikan Ade Armando tidak mewakili suara Partai Solidaritas Indonesia. 

Ade Armando berbicara sebagai seorang individu, seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk di dalamnya memberikan kritik. 

"Diskusi mengenai polemik ini harus kita lakukan secara konstruktif dengan kepala dingin di ruang terbuka. Sekali lagi kami tegaskan bahwa pernyataan Ade Armando tidak mewakili suara Partai Solidaritas Indonesia," jelasnya 

Aishah menegaskan, PSI terbuka untuk menerima kritik dan diskusi yang membangun dalam rangka menjalankan demokrasi yang sehat dan politik yang riang gembira di Indonesia. 

"PSI terbuka untuk menerima kritik dalam rangka menjalankan demokrasi yang sehat dan politik yang riang gembira," terang dia.

6 Desember 2023

Ade Armando dilaporkan ke Polda DIY

Politikus PSI, Ade Armando dilaporkan ke Polda DIY lantaran diduga melakukan ujaran kebencian kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang praktik dinasti politik di Yogyakarta.

Pelapor merupakan perwakilan Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, mengatakan sebagian masyarakat Yogyakarta merasa geram atas pernyataan Ade Armando yang menyinggung Yogyakarta menerapkan dinasti politik.

Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY AKP Suyadi. 

Beny menjelaskan Ade Armando dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat 2.

"Hari ini kami melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya, dijumpai di Mapolda DIY, Rabu (6/12/2023).

Pelaporan ke pihak kepolisian ini juga dimaksudkan agar pernyataan ujaran kebencian oleh Ade Armando tidak berulang kembali.

"Kami ingin memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf, karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando," tegasnya.

Beny menuturkan masyarakat Yogyakarta merasa kecewa atas pernyataan Ade Armando yang menyinggung dinasti politin di Yogyakarta.

Sementara mereka meyakini bahwasanya pengangkaran Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi melalui UU Keistimewaan.

"Ya terkait video postingan yang bersangkutan di Twitter ya yang menyatakan tentang Jogja yang mana disampaikan intinya masalah politik dinasti, masalah politik dinasti yang kemudian Ade Armando mengarahkan Jogja inilah yang politik dinasti," tegas dia.

Cucu Sultan tanggapi kegaduhan Ade Armando

Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo turut merespon pernyataan Ade Armando yang menyebut Yogyakarta menerapkan politik dinasti.

Laki-laki yang akrab disapa Mas Marrel ini mengutarakan sudut pandangnya atas kegaduhan yang dibuat oleh Ade Armando.

Menurut Marrel jika latar belakang Ade Armando ingin mengkritisi mahasiswa, semestinya tidak perlu menyinggung keberadaan Yogyakarta yang secara konstitusi sudah dinyatakan sebagai daerah istimewa dan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernurnya.

"Mahasiswa harusnya dirangkul. Kalau ingin mengkritisi mahasiswa silakan dialog," kata Mas Marrel saat ditemui, Rabu (6/12/2023).

Marrel tidak mempersoalkan apakah pernyataan Ade Armando merupakan pesanan dari kubu partai politik tertentu, namun ia berpesan Yogyakarta jangan dibuat gaduh.

"Mau itu settingan atau enggak Jogja jangan dibuat gaduh. Jogja istimewa karena semua msyarakatnya dan sejarahnya," tegas Marrel.

Terkait pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta, Marrel menegaskan bahwa masyarakat Yogyakarta yang menghendaki Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dengan disahkan secara konstitusi.

Bahkan Marrel menceritakan pada 2007 silam Ngarsa Dalem tidak bersedia lagi menjadi Gubernur.

"Dulu Ngarsa Dalem gak bersedia lagi menjadi Gubernur 2007. Itu beliau sempat menyampaikan tidak berkenan lagi maju Gubernur. Ya, sudah monggo rakyat gimana. Kemudian yang masyarakat menghendaki," jelas Marrel.

Marrel memiliki sudut pandang Yogyakarta menjadi back stage para elit politik yang memiliki ambisi politik tertentu.

Ia pun mengajak masyarakat Yogyakarta untuk tetap nyawiji (bersatu) agar tidak timbul perpecahan akibat dinamika politik yang semakin memanas.

"Mereka (warga Jogja) militan kalau gak disikut, ya santai saja," terang Marrel. 

Dia turut menyesalkan pernyataan Ade Armando yang menimbulkan kegaduhan di Yogyakarta.

Baca juga: Kaesang Persilakan Ade Armando Angkat Kaki dari PSI, Buntut Polemik Politik Dinasti DI Yogyakarta

(*)

Update Berita Nasional Terkini

Berita Ade Armando

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.