Kukar Kampanye Stop Boros Pangan, Edarkan Surat untuk Restoran dan Hotel

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kampanye 'Stop Boros Pangan'.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setkab  Kutai Kukar Wiyono saat Rakor Ketahanan Pangan.

"Banyak cara dilakukan dalam kampanye Stop Boros Pangan, di antaranya hari ini menyerahkan surat edaran ‘Stop Boros Pangan’ kepada berbagai pihak secara simbolis," ujarnya.

Penyerahan surat edaran "Stop Boros Pangan" secara simbolis ini dilakukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), restoran, dan hotel-hotel untuk ditindaklanjuti.

Kampanye ini digelorakan karena berdasarkan data Bappenas, terdapat antara 23-48 ton makanan tiap tahun yang terbuang percuma atau menjadi sampah.

Baca juga: Manfaatkan Sisa Lahan, Bhayangkari Ranting Batalyon A Pelopor Tanam Sayur untuk Pangan Rumah Tangga

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian

Makanan yang terbuang menyebabkan kerugian ekonomi antara Rp213 triliun-551 triliun per tahun atau sebesar 4,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Padahal, seharusnya makanan makanan yang terbuang ini dapat memberi makan 61 juta-125 juta orang atau di kisaran 29-47 persen dari populasi di Indonesia, jika sebelumnya masyarakat tidak memasak atau membeli berlebihan.

Sementara itu Rakor Ketahanan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar tersebut, dalam rangka kesiapsiagaan krisis pangan.

Wiyono mengatakan, rakor tersebut merupakan upaya penyamaan persepsi antara pihak terkait bersama Dinas Ketapang Kukar guna memastikan ketahanan pangan dapat terjamin tanpa kendala signifikan di 2024.

"Hal ini menjadi penting untuk dipikirkan bersama, karena Kabupaten Kukar adalah lumbung pangan Kaltim. Sebagai lumbung pangan, tentu ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan karena menjelang kepindahan Ibu Kota Nusantara," ujarnya, Kamis (14/12/2023).

Terjaminnya ketahanan pangan di 2024 merupakan isu penting untuk dibicarakan di tengah krisis pangan saat ini.

Baca juga: Pemkab Kukar Serius Selamatkan Arsip Sejarah Desa di Kutai Kartanegara

Mengingat krisis pangan dapat terjadi oleh beberapa faktor, di antaranya kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial.

"Semua upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan pangan ini tentu tidak melupakan target kerja dari Dinas Ketapang Kukar, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026," tandasnya. (*)